DENPASAR– Penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di enam kabupaten/kota se-Bali pada 9 Desember mendatang sepertinya sudah “terkunci”.
Buktinya, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, Sabtu (4/7) mengunjungi Bawaslu Kota Denpasar.
Dalam kunjunganya tersebut, Fritz didampingi Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, beserta tiga anggotanya masing I Wayan Wirka, I Ketut Sunadra, dan I Ketut Rudia.
Di Bawaslu Kota Denpasar, Fritz diterima Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Arnata. Arnata juga didampingi empat anggotanya masing-masing Putra Wiratma,
Achmad Baidowi, Wayan Sudarsana, dan Dewa Ayu Manik, beserta jajaran kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Kota Denpasar.
Tidak ketinggalan, Arnata juga mengajak jajaranya, Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar. Usai keliling melihat suasana kantor, Fritz lantas memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu Kota Denpasar di ruang media center setempat.
Fritz meminta Bawaslu Kota Denpasar dan jajaran tidak perlu memahami semua tahapan secara detail sekaligus. Tetapi, pahamilah setiap tahapan yang akan diawasi, sehingga bisa fokus.
“Satu-satu aja dulu. Pahami aturannya, sehingga teman-teman betul-betul paham dan memiliki kesiapan. Pahami aturannya, paham cara mengawasi, dan paham cara melakukan pencegahan penindakan,” tegas pejabat berkacamata itu.
Harus diakui, kata Fritz, mengawasi tahapan pilkada di tengah pandemi, tentu ada rasa takut yang menghantui.
“Saya yakin, dalam hati bapak dan ibu ada rasa takut. Tiba-tiba kita turun ke lapangan dengan protokol kesehatan. Di situlah ada rasa takut. Tapi ini sudah jadi kewajiban kita harus mengawasi,” papar Fritz.
Oleh karena itu, lanjut bapak satu orang anak ini, sebelum terjunkan pasukan, harus dipastikan jajaran semua sehat sehingga siap mengawasi.
Ditegaskan, satu-satunya cara agar terhindar dari ancaman Covid-19 adalah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
“Rapid test merupakan salah satu awal untuk meyakinkan diri kita apakah sehat atau tidak. Biar percaya diri. Setelah itu baru kita bicara soal APD ketika kita turun ke lapangan,” imbuhnya.
Bagaimana dengan pengawasannya nanti? Fritz menegaskan bahwa Bawaslu punya tugas mengawasi tahapan dan menegakkan protokol kesehatan.
Jika dalam pengawasan nanti ada penyelenggara yang tidak mematuhi protokol kesehatan, Bawaslu punya kewajiban memberikan saran untuk melengkapi sampai pada penindakan jika saran tidak dilaksanakan.
“Itu sudah jelas aturanya, Bawaslu punya kewajiban menegakkan aturan soal protokol kesehatan,” ungkapnya.
Pada akhir arahanya, Fritz berharap, pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil wali Kota Denpasar berjalan dengan baik.
“Kerja keras, kerja cerdas dan kerja profesional serta berintegritas menjadi salah satu kunci suksesnya pemilihan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata, dalam laporannya menyampaikan bahwa, pihaknya sudah siap mengawasi pemilihan di kota Denpasar.
Dari sisi anggaran, lanjut mantan wartawan ini, semua tidak ada kendala. “Dari sisi sumber daya manusia, kami sudah mengaktifkan jajaran
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Tinggal mereka diberikan peningkatan kapasitas agar mereka betul-betul siap bekerja,” ujarnya.
Berkaitan dengan alat pelindung diri, Arnata menegaskan, bahwa seluruh APD akan dibagikan kepada jajaran pengawas paling lambat tanggal 12 Juli 2020.
“Jadi, sebelum tanggal 15 Juli, kami sudah siap mengawasi dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.
