MANGUPURA – Pemilihan perbekel (Pilkel) serentak di 34 desa di Kabupaten Badung yang dihelat Minggu (7/2) kemarin tak luput dari pantauan Kejari Badung.
Kepala Kejari Badung I Ketut Maha Agung menyatakan, pihaknya tengah melakukan pengawasan selama proses pilkel berlangsung.
“Salah satu yang kami awasi yaitu potensi terjadinya money politics atau politik uang,” ujar Maha Agung kepada Jawa Pos Radar Bali, kemarin.
Menurut Maha Agung, pengawasan terhadap potensi politik uang ini merupakan bagian dari ranah Kejaksaan.
Pihaknya tidak ingin pesta demokrasi di tingkat desa diciderai dengan politik uang. Dalam melakukan pengawasan, Maha Agung menurunkan jaksa bagian intelejen ke lapangan.
“Ada tim yang turun memantau. Tim ini nanti yang melaporkan jika ada kejadian menonjol (penting),” imbuh jaksa asal Buleleng itu.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Badung I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo yang ikut turun ke lapangan ke Desa Darmasaba menyebut belum ditemukan indikasi money politics.
Menurut Bamaxs, belum adanya temuan money politics ini kemungkinan besar tidak ada kegiatan kampanye secara langsung atau tatap muka.
“Selama ini kampanye sifatnya virtual, setelah itu hari tenang, dan tadi (kemarin, Red) langsung pemungutan suara. Jadi, belum ada indikasi ke sana (money politics),” ujar Bamaxs.
Selain mengawasi politik uang, Kejari Badung juga ikut mengawasi keamanan dan penegakan protokol kesehatan (prokes). Pihaknya mulai turun sejak beberapa hari sebelum pencoblosan.
Pengawasan dilakukan bersama Dandim dan Kapolres Badung serta instansi terkait. Dari pantauan lapangan, Bamaxs menyebut secara umum pemilih disiplin prokes.
Masyarakat setelah memilih langsung kembali ke rumah menghindari kerumunan. “Pantauan kami pilkel berjalan aman dan lancar. Masyarakat juga tertib,” pungkas Bamaxs.
