29.2 C
Jakarta
30 April 2024, 3:32 AM WIB

Triwulan 1 Minus 1,14 %, Sambut New Normal Optimis Ekonomi Bali Tumbuh

DENPASAR – Pandemi Covid-19 menghantam seluruh sektor kehidupan. Bali yang bergantung 70 persen pada sektor pariwisata mengalami kontraksi paling dalam dibanding 37 provinsi lain.

Menyongsong new normal ini, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar seminar secara virtual, di Kantor Golkar Bali, Selasa (9/6).

Seminar ini mengangkat tema Strategi Pembangunan Ekonomi Bali Pasca Pandemi Covid-19 yang merupakan tindaklanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang juga digelar secara virtual beberapa waktu lalu.

Acara tersebut arahan langsung Ketua Panitia Komang Suarsana. Seminar secara daring dibuka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry,

dan dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Made Dauh Wijana, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini I Putu Gede Indriawan Karna,

Ketua Satgas Covid-19 Golkar Bali Komang Agus Satuhedi, Sekretaris AMPG Provinsi Bali I Wayan Gede Supadma, dan pengurus Golkar Bali lainnya.

Pembicara yang ikut memberikan sumbangsih pemikiran melalui video conference di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih;

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho; Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry;

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha; Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Udayana Prof. IGM Wijaya Kusuma;

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof. I Wayan Windia, Ketua Kadin Bali Gede Ariandi, Ketua IWAPI Bali Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, dan Ketua Apindo I Nengah Nurlaba, Ketua GIPI dan BTB, serta praktisi pariwisata Panudiana Kuhn.

Berdasar data yang dikemukakan Bank Indonesia Perwakilan Bali mencatat periode Januari-Maret 2020 ekonomi Bali minus 1,14 persen (yoy).

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia Komang Suarsana menuturkan secara garis besar ada beberapa poin yang bisa diambik dari diskusi tersebut.

Secara umum semua kalangan di Bali sudah siap menyambut era new normal untuk kebangkitan perekonomian Bali.

Pertama yakni dari tiga sektor utama yang dikembangkan di Bali. Seperti pertanian, pariwisata dan UMKM.

Secara umum, kata dia, ketiga sektor tersebut sudah siap dibuka agar perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali.

“Tentu dibukanya itu dengan mempertimbangkan aspek protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan anjuran pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa KOS ini, di sektor pertanian dalam jangka pendek dan jangka panjang diharapkan ada terobosan dan langkah kebijakan dari pemerintah untuk memberikan prioritas serta fokus kepada pengembangan pertanian.

Termasuk mengalokasikan anggaran APBD minimal 5 persen baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Keberpihakan pemerintah terhadap pertanian juga tidak hanya kepada konsumen untuk mendapatkan harga murah dari petani,

tetapi juga kepada produsen sehingga harga produksi mereka bisa dianggap layak untuk meningkatkan nilai jual petani,” kata Kos.

Sementara untuk sektor pariwisata, secara umum sudah ada harapan dari praktisi maupun akademisi bahwa pariwisata itu sudah saatnya dibuka kembali tetapi dengan menaati protokol kesehatan.

Yang tidak kalah penting yakni menangkap peluang baru yang bisa dimanfaatkan ke depan dari situsi yaang berkembang saat ini, termasuk juga dengan pengembangan virtual tourism ke depan.

“Ini juga peluang yang dikembangkan ke depan termasuk menyeimbangkan sektor pariwisata dan pertanian yang didukung pengembangan UMKM.

Dari sektor UMKM mereka berharap kedepan new normal harus betul-betul membangkitkan UMKM walaupun saat ini khususnya ekspor kerajinan dan lainya

sebenarnya tetap berjalan tetapi ada kendala transportasi pengiriman karena masih tertutupnya penerbangan,” tambahnya.

Yang tak kalah menarik dari webinar tersebut yakni, lanjut Kos, adalah istilah penbangunan ekonomi pasca pandemi agar tidak dianggap sebagi sesuatu untuk mengembalikan yang kurang.

Artinya kondisi tersebut lebih memakai kata normalisasi dari pada mengembalikan kondisi yang sebelum pandemi maupun saat pandemi kepada kondisi terbaru pasca pandemi.

“Itu masukan yang bagus dari narasumber kita. Kemudian dari pariwisata juga ada. Era new normal, next normal dan post normal apa

yang harus dilakukan. Praktisi sudah menawarkan semuanya, termasuk pelaku usaha juga menawarkan masukan,” tutur Kos.

Sementara itu, Nyoman Sugawa Korry menambahkan partai Golkar terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan, dan solusi kepada pemerintah khususnya di dalam mempercepat penanganan Covid-19 di bidang ekonomi.

Sehingga pemerintah sejak dini menyiapkan skema pemulihan ekonomi Bali pasca Covid-19 agar ketika pandemi ini mulai mereda atau ketika memulai tatanan hidup baru new normal, maka pemerintah telah memiliki strategi pemulihan ekonomi Bali.

“Hasil seminar ini akan dirangkum dari berbagai kalangan yang nantinya akan disodorkan kepada para pemegang kekuasaan seperti gubernur, bupati, walikota, legislatif baik provinsi,

kabupaten/kota dan pusat termasuk kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Bali sebagai referensi untuk mengambil kebijakan ke depan agar perekonomian Bali lebih baik,” tutupnya. 

DENPASAR – Pandemi Covid-19 menghantam seluruh sektor kehidupan. Bali yang bergantung 70 persen pada sektor pariwisata mengalami kontraksi paling dalam dibanding 37 provinsi lain.

Menyongsong new normal ini, DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar seminar secara virtual, di Kantor Golkar Bali, Selasa (9/6).

Seminar ini mengangkat tema Strategi Pembangunan Ekonomi Bali Pasca Pandemi Covid-19 yang merupakan tindaklanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang juga digelar secara virtual beberapa waktu lalu.

Acara tersebut arahan langsung Ketua Panitia Komang Suarsana. Seminar secara daring dibuka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry,

dan dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali Made Dauh Wijana, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini I Putu Gede Indriawan Karna,

Ketua Satgas Covid-19 Golkar Bali Komang Agus Satuhedi, Sekretaris AMPG Provinsi Bali I Wayan Gede Supadma, dan pengurus Golkar Bali lainnya.

Pembicara yang ikut memberikan sumbangsih pemikiran melalui video conference di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih;

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho; Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry;

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha; Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Udayana Prof. IGM Wijaya Kusuma;

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof. I Wayan Windia, Ketua Kadin Bali Gede Ariandi, Ketua IWAPI Bali Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, dan Ketua Apindo I Nengah Nurlaba, Ketua GIPI dan BTB, serta praktisi pariwisata Panudiana Kuhn.

Berdasar data yang dikemukakan Bank Indonesia Perwakilan Bali mencatat periode Januari-Maret 2020 ekonomi Bali minus 1,14 persen (yoy).

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi Bali sekaligus Ketua Panitia Komang Suarsana menuturkan secara garis besar ada beberapa poin yang bisa diambik dari diskusi tersebut.

Secara umum semua kalangan di Bali sudah siap menyambut era new normal untuk kebangkitan perekonomian Bali.

Pertama yakni dari tiga sektor utama yang dikembangkan di Bali. Seperti pertanian, pariwisata dan UMKM.

Secara umum, kata dia, ketiga sektor tersebut sudah siap dibuka agar perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali.

“Tentu dibukanya itu dengan mempertimbangkan aspek protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan anjuran pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa KOS ini, di sektor pertanian dalam jangka pendek dan jangka panjang diharapkan ada terobosan dan langkah kebijakan dari pemerintah untuk memberikan prioritas serta fokus kepada pengembangan pertanian.

Termasuk mengalokasikan anggaran APBD minimal 5 persen baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Keberpihakan pemerintah terhadap pertanian juga tidak hanya kepada konsumen untuk mendapatkan harga murah dari petani,

tetapi juga kepada produsen sehingga harga produksi mereka bisa dianggap layak untuk meningkatkan nilai jual petani,” kata Kos.

Sementara untuk sektor pariwisata, secara umum sudah ada harapan dari praktisi maupun akademisi bahwa pariwisata itu sudah saatnya dibuka kembali tetapi dengan menaati protokol kesehatan.

Yang tidak kalah penting yakni menangkap peluang baru yang bisa dimanfaatkan ke depan dari situsi yaang berkembang saat ini, termasuk juga dengan pengembangan virtual tourism ke depan.

“Ini juga peluang yang dikembangkan ke depan termasuk menyeimbangkan sektor pariwisata dan pertanian yang didukung pengembangan UMKM.

Dari sektor UMKM mereka berharap kedepan new normal harus betul-betul membangkitkan UMKM walaupun saat ini khususnya ekspor kerajinan dan lainya

sebenarnya tetap berjalan tetapi ada kendala transportasi pengiriman karena masih tertutupnya penerbangan,” tambahnya.

Yang tak kalah menarik dari webinar tersebut yakni, lanjut Kos, adalah istilah penbangunan ekonomi pasca pandemi agar tidak dianggap sebagi sesuatu untuk mengembalikan yang kurang.

Artinya kondisi tersebut lebih memakai kata normalisasi dari pada mengembalikan kondisi yang sebelum pandemi maupun saat pandemi kepada kondisi terbaru pasca pandemi.

“Itu masukan yang bagus dari narasumber kita. Kemudian dari pariwisata juga ada. Era new normal, next normal dan post normal apa

yang harus dilakukan. Praktisi sudah menawarkan semuanya, termasuk pelaku usaha juga menawarkan masukan,” tutur Kos.

Sementara itu, Nyoman Sugawa Korry menambahkan partai Golkar terus bergerak memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan, dan solusi kepada pemerintah khususnya di dalam mempercepat penanganan Covid-19 di bidang ekonomi.

Sehingga pemerintah sejak dini menyiapkan skema pemulihan ekonomi Bali pasca Covid-19 agar ketika pandemi ini mulai mereda atau ketika memulai tatanan hidup baru new normal, maka pemerintah telah memiliki strategi pemulihan ekonomi Bali.

“Hasil seminar ini akan dirangkum dari berbagai kalangan yang nantinya akan disodorkan kepada para pemegang kekuasaan seperti gubernur, bupati, walikota, legislatif baik provinsi,

kabupaten/kota dan pusat termasuk kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Bali sebagai referensi untuk mengambil kebijakan ke depan agar perekonomian Bali lebih baik,” tutupnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/