NUSA DUA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mendapat tambahan amunisi jelang Muktamar IX partai berlambang Ka’bah.
Minggu kemarin (8/11), tiga Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP memberikan dukungan kepada Suharso, untuk menjadi Ketua Umum DPP PPP periode 2020-2025.
Ketiga DPW tersebut adalah DPW PPP Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi (Rakor) DPW dan DPC PPP Provinsi Bali, NTB dan NTT yang digelar di hotel Inaya Putri Bali, kompleks ITDC Nusa Dua, Bali, Minggu kemarin (8/11).
Hadir dalam rakor tersebut Plt Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa, Sekjen PPP Arsul Sani dan tiga pimpinan DPW PPP yakni Ketua DPW PPP Bali H. Erfan Efendi, Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah dan Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek.
Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek mengatakan, keputusan mendukung Suharso didasari pada kapasitas Suharso yang dianggap sukses menyelamatkan PPP.
”Di tengah badai konflik internal partai, lewat tangan dingin beliau (Suharso) dan kemampuan manajemen partai,
akhiranya PPP kembali eksis hingga kini,” ujar Lonek seraya berharap Muktamar IX menghasilkan aklamasi untuk Suharso Moanoarfa menjadi Ketua Umum PPP.
Sementara Suharso Monoarfa mengatakan dukungan tiga DPW ini, melanjutkan daerah lain yang juga telah menyatakan dukungan kepadanya.
Yakni DPW-DPC PPP se-Sulawesi, Papua dan Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Kami berharap bahwa muktamar ini membangun soliditas partai. Jadi sejak awal kami tidak membuka konflik sekecil apapun,” ujar Suharso yang mengklaim sudah mendapat dukungan setengah dari pemegang hak suara pada Muktamar mendatang.
Sementara terkait masuknya sejumlah tokoh nasional yang masuk bursa Ketua Umum PPP, seperti Gus Ipul, Khofifah Indar Parawangsa dan Sandiaga Uno,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas tersebut mengaku mengembalikan ke mekanisme dan AD/ART partai.
“Tidak masalah, itu bagus secara demokrasi. Tapi kan ada aturan partai untuk orang luar yang hendak masuk partai. Jadi jangan mengubah AD/ART untuk kepentingan tertentu. Kan tidak elok,” ujar Suharso Monoarfa.
Sedangkan terkait munculnya partai Masyumi yang juga berazas Islam, Suharso tidak mengaku PPP tidak mempermasalahkan. Selama partai tersebut memenuhi syarat dan perundang-undangan.
”Silakan saja, ini alam demokrasi. Kan ada mekanismenya secara politik. Tidak masalah bagi PPP,” katanya.
Disinggung mengenai laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa ke KPK oleh kader senior PPP Nizar Dahlan, Suharso langsung menyerahkannya kepada Sekjen PPP Arsul Sani yang duduk di sebelahnya.
“Nah, ini yang jawab pak Sekjen,” kata Suharso sambil melirik Arsul. Arsul yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan, sejatinya tidak ada masalah dengan laporan tersebut.
Karena, di pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor, gratifikasi yang dilarang adalah dalam kaitannnya seseorang sebagai pejabat Negara.
“Kami ke sini (Bali) ini kan bukan sebagai pejabat Negara. Saya ke sini bukan sebagai wakil Ketua MPR, pak Harso juga bukan sebagai Menteri Bappenas, tapi sebagai kader partai (PPP).
Dan, ini juga hari libur (Minggu). Soal pesawat, jika ada yang meminjamkan kepada PPP juga tidak masalah, karena bukan kepada Menteri. Jadi tidak ada yang dilanggar,” jelas politisi yang juga pengacara tersebut.
Terkait adanya laporan tersebut, Arsul menyatakan pihaknya tidak ada rencana melakukan laporan balik kepada Nizar Dahlan.
”Nanti kita lihat lah. Kita juga tidak asal dilaporkan marah. Saya dan pak Harso tentu tidak sembarangan, dan kami siap menjelaskan kepada KPK jika diperlukan,” tandasnya. (han)
