29.3 C
Jakarta
22 November 2024, 8:55 AM WIB

Ricuh Sejak Awal, Sugawa Perintahkan Musda Golkar Jembrana Ditunda

NEGARA – Musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Jembrana, Selasa (18/8) kemarin, terpaksa ditunda karena terjadi kericuhan.

Keributan terjadi setelah seremonial pembukaan. Keributan terjadi karena ada sejumlah kelompok kader yang memprotes proses dua orang pemilik suara terlambat menghadiri Musda yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jembrana.

Selain karena terlambat dari jadwal Musda, kelompok yang memprotes dua organisasi dari Partai Golkar, yakni Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), membawa surat mandat yang diduga untuk menguntungkan calon tertentu.

Kelompok yang memprotes bahkan merangsek masuk ke ruang tempat verifikasi pemilik suara yang akan memilih ketua DPD Partai Golkar Jembrana definitif.

Kericuhan terus terjadi, kelompok yang memprotes berusaha membubarkan Musda karena dinilai sudah tidak sesuai dengan aspirasi kader Partai Golkar.

Akhirnya ketua steering committee I Wayan Suardika meminta pada Ketua DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Kory untuk menunda Musda Partai Golkar Jembrana.

“Karena situasi tidak kondusif, kami meminta agar Musda ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” tegasnya.

Permintaan agar menunda Musda Golkar, akhirnya disetujui agar Musda ditunda karena situasi tidak kondusif.

Menurut ketua DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Kory, penundaan Musda ini karena ada pihak-pihak yang diluar peserta melarang peserta yang sah masuk, sehingga jika dibiarkan akan menimbulkan situasi tidak kondusif.

“Banyak juga peserta yang tidak teridentifikasi,” ujarnya. Karena pada pelaksanaan Musda di tengah pandemi Covid-19, panitia sudah membatasi kehadiran peserta dan kader Partai Golkar.

Namun kenyataannya, banyak datang diluar kendali dari panitia. “Padahal, kita sudah batasi. Saya akan pelajari dulu, siapa yang menggerakkan. Saya sebagai ketua DPD menerima usulan panitia agar menunda Musda,” jelasnya.

Mengenai keterlambatan peserta yang membawa mandat, menurutnya secara aturan tidak masalah, karena sidang belum mulai dan panitia memperbolehkan masuk.

Justru kelompok yang melakukan protes tidak mendengarkan penjelasan panitia, bahwa peserta boleh masuk karena sidang belum dimulai. 

NEGARA – Musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Jembrana, Selasa (18/8) kemarin, terpaksa ditunda karena terjadi kericuhan.

Keributan terjadi setelah seremonial pembukaan. Keributan terjadi karena ada sejumlah kelompok kader yang memprotes proses dua orang pemilik suara terlambat menghadiri Musda yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jembrana.

Selain karena terlambat dari jadwal Musda, kelompok yang memprotes dua organisasi dari Partai Golkar, yakni Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), membawa surat mandat yang diduga untuk menguntungkan calon tertentu.

Kelompok yang memprotes bahkan merangsek masuk ke ruang tempat verifikasi pemilik suara yang akan memilih ketua DPD Partai Golkar Jembrana definitif.

Kericuhan terus terjadi, kelompok yang memprotes berusaha membubarkan Musda karena dinilai sudah tidak sesuai dengan aspirasi kader Partai Golkar.

Akhirnya ketua steering committee I Wayan Suardika meminta pada Ketua DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Kory untuk menunda Musda Partai Golkar Jembrana.

“Karena situasi tidak kondusif, kami meminta agar Musda ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,” tegasnya.

Permintaan agar menunda Musda Golkar, akhirnya disetujui agar Musda ditunda karena situasi tidak kondusif.

Menurut ketua DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Kory, penundaan Musda ini karena ada pihak-pihak yang diluar peserta melarang peserta yang sah masuk, sehingga jika dibiarkan akan menimbulkan situasi tidak kondusif.

“Banyak juga peserta yang tidak teridentifikasi,” ujarnya. Karena pada pelaksanaan Musda di tengah pandemi Covid-19, panitia sudah membatasi kehadiran peserta dan kader Partai Golkar.

Namun kenyataannya, banyak datang diluar kendali dari panitia. “Padahal, kita sudah batasi. Saya akan pelajari dulu, siapa yang menggerakkan. Saya sebagai ketua DPD menerima usulan panitia agar menunda Musda,” jelasnya.

Mengenai keterlambatan peserta yang membawa mandat, menurutnya secara aturan tidak masalah, karena sidang belum mulai dan panitia memperbolehkan masuk.

Justru kelompok yang melakukan protes tidak mendengarkan penjelasan panitia, bahwa peserta boleh masuk karena sidang belum dimulai. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/