GIANYAR – Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah mengancam sejumlah rencana pembangunan proyek besar pada 2020.
Kalangan DPRD pun mengusulkan proyek gedung baru RSUD Sanjiwani dan istana Bupati Gianyar ditunda sementara waktu.
Usulan itu terungkap saat rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar 2019, di gedung DPRD Gianyar kemarin.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal menghadapi Covid-19. Khususnya terkait penurunan pendapatan pada 2020 ini yang diperkirakan mencapai 50 persen lebih.
Ketua Pansus LKPJ Bupati 201, Ketut Sudarsana mengatakan pihaknya sudah membaca LKPJ Bupati Gianyar tahun 2019. Dia pun sudah membahas laporan tersebut dengan tim pansus.
“Dari pembahasan ini harus nyambung dengan kondisi di 2020, karena kami tidak bisa bicara pertumbuhan ekonomi dan lainya, kalau kita sedang dilanda covid seperti ini.
Makanya rekomendasi DPRD ada perbaikan untuk tahun berikutnya,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar itu didampingi Wakil Ketua Fraksi, Made Ratnadi.
Tim pansus meminta pada 2020 ini, Bupati Gianyar agar fokus pada sejumlah bidang, seperti bidang ekonomi.
Tim Pansus meminta agar eksekutif menjalankan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Hal ini sebagai bentuk pengalihan untuk masyarakat yang menganggur. Misal buat proyek padat karya, seperti sejumlah pengerjaan jalan yang mendesak hingga hibah bansos,” terangnya.
Eksekutif juga diarahkan untuk membatalkan pembangunan proyek yang nilainya besar. Seperti Revitalisasi RSUD Sanjiwani Gianyar hingga pembangunan rumah jabatan Bupati Giayar.
Upaya ini dilakukan supaya anggaran bisa dialihkan untuk fokus penanganan covid 19. “Seperti pembangunan RSUD Gianyar
hingga rumah jabatan bupati itu tahun ini ditunda. Jalan lingkungan yang bisa dikerjakan tahun depan juga ditunda,” jelasnya.
Sedangkan, sejumlah proyek pasar tetap dipertahankan, yakni pengerjaan pasar umum Gianyar. Itu karena anggaran pasar yang digunakan untuk rencana revitalisasi berupa pinjaman.
Sehingga tidak bisa dialihkan untuk yang lain. “Untuk revitalisasi Pasar Seni Sukawati juga berlanjut, karena menggunakan anggaran pusat.
Pengerjaan sudah dilaksanakan, hanya untuk Pasar Umum Sukawati yang kami belum tahu kejelasannya,” ungkapnya.
Ketut Sudarsana juga mengajak Bupati Gianyar untuk bersama sama mencari payung hukum, untuk memberikan sembako kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sementara sampai saat ini sesuai ketentuan hukum, pemerintah hanya bisa memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdata tidak mampu.
“Masyarakat yang terdampak langsung itu jumlahnya cukup besar. Maka itu kami terus mendesak pemda mencari regulasi
dalam urusan pengadaan pangan, karena dalam kondisi ini dibawah semua meminta sembako,” pintanya.
