RadarBali.com – Selaku penggemar sepak bola yang setiap pertandingan Liga 1 hadir di stadion Dipta, wakil bupati Gianyar, Made Mahayastra menyesali penambahan poin terhadap Bhayangkara FC.
Menurut orang nomor dua di Gianyar itu, biasanya, pelanggaran semacam itu mestinya dikenakan bagi si pelanggar, Mitra Kukar saja.
“Bukan penambahan poin. Ini kok dikasih poin dan menyatakan Mitra Kukar kalah WO (kalah tidak hadir, red),” keluh Mahayastra, kemarin (9/11).
Padahal, WO berarti lawan tidak bertanding. “Tapi ini kan bertanding dan skor kemarin imbang. Ini malah kalah dan dinyatakan WO, bahkan diberikan poin kemenangan bagi Bhayangkara,” ujarnya.
Dia mengaku, hal semacam ini baru pertama kali terjadi di dunia sepak bola. “Saya biasa saksikan pertandingan internasional. Ini sejarah, baru kali ini terjadi yang begini,” jelasnya.
Yang dia sesalkan, ini terjadi di era presiden Joko Widodo yang satu kader PDIP dengannya. “Era Jokowi yang fair begini patut disayangkan,” ungkapnya.
Dia berharap ini bukan permainan. “Mudah-mudahan ini tidak dagelan sepak bola, ini harus fair play,” ungkapnya.
Yang jelas, Bhayangkara belum dinyatakan sebagai juara. “Dan masih menunggu banding dari Mitra Kukar,” jelasnya.
Sementara itu, sebagai tim yang berencana pentas di tingkat Asia, Bali United sendiri telah mengajukan perpanjangan izin pinjam stadion.
“Sudah diajukan dan kami setujui perpanjangannya untuk tahun depan,” ujarnya. Diakui, setiap laga berlangsung, Bali United memberikan 11 persen bagi pemerintah daerah.
“Ini jadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) termasuk nama Gianyar membahana di negeri ini,” ungkap Wabup Mahayastra.
Persetujuan juga diberikan dengan alasan memberikan kontribusi bagi desa pakraman. Termasuk ke depannya, bukan tidak mungkin sepak bola menjadi wisata keluarga.
“Ada kafe, jogging track dan lainnya. Kami juga masih cari tempat representative untuk pemindahan Damkar (Pemadam Kebakaran, red),” tukasnya.
