Coblosan Berantakan, KPU-Bawaslu Bali Evaluasi Personalia di Buleleng

SINGARAJA-Munculnya kekacauan saat pelaksanaan pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) 2019 di Buleleng menuai sorotan dari pihak penyelenggara dan pengawas pemilu Provinsi Bali.

Atas munculnya sejumlah persoalan yang terjadi saat pencoblosan di Buleleng, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan jika pihaknya tengah menginventarisasi daftar masalah.

Menurut Aryani, permasalahan distribusi logistik yang muncul di Kabupaten Buleleng cukup banyak.

Mulai dari keterlambatan distribusi, bilik suara yang kurang, surat suara yang tidak memadai, surat suara yang tertukar, hingga formulir C1-Plano yang tidak tersedia.

Sejauh ini belum ditemukan unsur pidana atas keterlembatan pendistribusian logistik itu. Namun tak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi etik apabila dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 Lantaran personalia di KPU Buleleng tidak becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara.

“Menurut kami yang paling fatal itu pengirimannya yang melewati waktu. Ini akhirnya berdampak ke yang lain. Catatan kami, ada logistik yang baru dikirim jam 06.14 pagi tadi. Akhirnya kan TPS terlambat dibuka. Pemilih yang tadinya mau memilih, akhirnya tidak menggunakan hak pilih. Ini dampak distribusi logistik yang tidak tepat waktu,” kata Ariyani.

Sementara itu Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang dikonfirmasi terpisah, mengakui distribusi logistik di Kabupaten Buleleng mengalami kendala.

Ia berdalih keterlambatan distribusi itu merupakan dampak dari kurangnya logistik yang dikirim dari KPU RI.

“Memang ada yang kurang pengirimannya dari Jakarta. Bilik itu kami minta tidak dapat. Teman-teman daerah lain bahkan baru kemarin datang surat suaranya dan baru dilipat. Lihat itu daerah Sumatera dan lainnya,” kata Lidartawan.

Khusus kondisi di Buleleng, mantan Ketua KPU Bangli itu menduga manajemen di KPU dan sekretariat kurang baik. Proses packing yang semestinya memanfaatkan banyak tenaga, justru tidak ditambah.

Lidartawan pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap personalia di KPU Buleleng. Bahkan Lidartawan telah meminta Sekretaris KPU Buleleng I Putu Aswina, dicopot dari posisinya karena tidak becus mengurus kesekretariatan.

“Saya sudah ngomong sama bupati biar segera dicopot itu sekretarisnya. Kalau dia menyelenggarakan, amburadul lagi. Saya kira ini hanya masalah manajemen saja. Sampai segel akhirnya kami drop dari Klungkung dan Gianyar,” ujar Lidartawan.

SINGARAJA-Munculnya kekacauan saat pelaksanaan pemilu serentak (Pileg dan Pilpres) 2019 di Buleleng menuai sorotan dari pihak penyelenggara dan pengawas pemilu Provinsi Bali.

Atas munculnya sejumlah persoalan yang terjadi saat pencoblosan di Buleleng, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani mengatakan jika pihaknya tengah menginventarisasi daftar masalah.

Menurut Aryani, permasalahan distribusi logistik yang muncul di Kabupaten Buleleng cukup banyak.

Mulai dari keterlambatan distribusi, bilik suara yang kurang, surat suara yang tidak memadai, surat suara yang tertukar, hingga formulir C1-Plano yang tidak tersedia.

Sejauh ini belum ditemukan unsur pidana atas keterlembatan pendistribusian logistik itu. Namun tak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi etik apabila dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 Lantaran personalia di KPU Buleleng tidak becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara.

“Menurut kami yang paling fatal itu pengirimannya yang melewati waktu. Ini akhirnya berdampak ke yang lain. Catatan kami, ada logistik yang baru dikirim jam 06.14 pagi tadi. Akhirnya kan TPS terlambat dibuka. Pemilih yang tadinya mau memilih, akhirnya tidak menggunakan hak pilih. Ini dampak distribusi logistik yang tidak tepat waktu,” kata Ariyani.

Sementara itu Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang dikonfirmasi terpisah, mengakui distribusi logistik di Kabupaten Buleleng mengalami kendala.

Ia berdalih keterlambatan distribusi itu merupakan dampak dari kurangnya logistik yang dikirim dari KPU RI.

“Memang ada yang kurang pengirimannya dari Jakarta. Bilik itu kami minta tidak dapat. Teman-teman daerah lain bahkan baru kemarin datang surat suaranya dan baru dilipat. Lihat itu daerah Sumatera dan lainnya,” kata Lidartawan.

Khusus kondisi di Buleleng, mantan Ketua KPU Bangli itu menduga manajemen di KPU dan sekretariat kurang baik. Proses packing yang semestinya memanfaatkan banyak tenaga, justru tidak ditambah.

Lidartawan pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap personalia di KPU Buleleng. Bahkan Lidartawan telah meminta Sekretaris KPU Buleleng I Putu Aswina, dicopot dari posisinya karena tidak becus mengurus kesekretariatan.

“Saya sudah ngomong sama bupati biar segera dicopot itu sekretarisnya. Kalau dia menyelenggarakan, amburadul lagi. Saya kira ini hanya masalah manajemen saja. Sampai segel akhirnya kami drop dari Klungkung dan Gianyar,” ujar Lidartawan.