AMLAPURA – Pemkab Karangasem telah mendapatkan kuota formasi pengagkatan Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini.
Total dari dua jenis rekrutmen itu, Pemkab Karangasem memperoleh kuota 1.080 orang. Menurut Bupati Karangasem Gede Dana,
dari total kuota 1.080 orang perekrutan tenaga P3K dan CPNS itu, lebih banyak dialokasikan untuk P3K yakni tenaga guru. Kondisi ini terjadi lantaran ketersediaan guru di Karangasem masih rendah.
“Ada 965 orang itu untuk tenaga P3K dan CPNS sebanyak 115 orang. Kami memang lebih banyak butuh untuk tenaga guru, karena kebutuhan guru di Karangasem mendesak.
Hampir setiap tahun kita kehilangan 200 tenaga guru karena pensiun,” ujar Bupati Dana didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem, Gusti Gede Rinceg.
Bupati Dana meminta agar momentum ini bisa dimanfaatkan masyarakat Karangasem dengan sebaik-baiknya dengan benar-benar mempersiapkan diri untuk mengisi formasi yang telah tersedia.
Untuk kuota CPNS sebanyak 115 itu, 92 di antaranya diperuntukkan tenaga kesehatan, 21 lainnya dialokasikan untuk tenaga tekni, dan 2 lainnya diperuntukkan bagi tenaga khusus disabilitas.
“Ini agar dimanfaatkan dengan baik. Perekrutan ini tidak ada memakai uang. Saya pastikan ini sangat transparan. Kalau ada oknum yang mengaku bisa meloloskan, langsung saya sendiri yang akan sanksi secara tegas,” ujarnya.
Namun dari jumlah kuota tersebut, diakui Gede Dana tahun ini pihaknya tidak memasukkan tenaga guru bahasa Bali dan agama ke dalam formasi ini.
“Formasi guru agama dan bahasa Bali tahun ini tidak ada, nanti 2022 kami akan dorong lebih banyak formasi itu. Untuk sementara kalau banyak kekurangan guru agama dan guru bahasa Bali,
kami akan petakan, kami akan buat simulasinya dulu lagi berapa kekurangan guru agama nanti bisa kami minta bantuan ke provinsi,” tandasnya.
Kepala BKPSDM Karangasem, Gusti Gede Rinceg menambahkan, untuk anggaran terkait rekrutmen ini, Pemkab Karangasem mempersiapkan sebesar Rp 900 juta.
Namun, karena anggaran rekrutmen untuk P3K ditanggung pusat, dana anggaran itu masih tersisa cukup banyak.
“Akan ada banyak silpa, karena P3K menjadi kewenangan pusat. Untuk rekrutmen CPNS baru jadi kewenangan pemerinta daerah,” tandasnya.
