RadarBali.com– Pemerintah Kabupaten Buleleng harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Sempat mengalami rasionalisasi anggaran dari
pemerintah pusat pada penyusunan APBD Perubahan 2017 senilai Rp 23,1 miliar, kini rasionalisasi anggaran kembali terjadi saat penyusunan APBD Induk 2018.
Rasionalisasi anggaran itu bersumber dari sejumlah mata anggaran pendapatan. Sebut saja dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP), harus mengalami rasionalisasi Rp 4,8 miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dipangkas hingga Rp 49 miliar. Demikian pula dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dipangkas hingga Rp 17,2 miliar.
Belum lagi pemangkasan dari sektor pendapatan lainnya, yang jika ditotal mencapai Rp 88 miliar.
Tingginya angka rasionalisasi itu menjadi perhatian khususu ketika rapat pembahasan APBD Induk 2018, yang dilakukan antara Badan Anggaran DPRD BUleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Gedung DPRD Buleleng, kemarin.
Meski terjadi rasionalisasi, dewan meminta pemerintah bisa memastikan kelangsungan program prioritas pemerintah.
Ketua DPRD BUleleng Gede Supriatna mengatakan, pemangkasan anggaran yang cukup besar itu, sangat berpengaruh pada kondisi fiskal daerah.
Sehingga semua pihak harus mengencangkan sabuk, tak terkecuali dengan DPRD Buleleng. Supriatna mengingatkan, meski terjadi rasionalisasi cukup besar, program-program prioritas harus menjadi perhatian utama.
“Harapan kami, paling tidak program prioritas tidak ada yang tertunda kami. Karena sifatnya anggaran ini masih dinamis,
mudah-mudahan ke depan setelah tahun anggaran jalan, ada tambahan sumber-sumber pendapatan lain untuk menopang program,” kata Supriatna.
Sementara itu Ketua TAPD, Dewa Ketut Puspaka mengatakan, pemangkasan anggaran itu akhirnya membuat pemerintah semakin berinovasi.
“Manakala kita efisien, cermat, dan cerdas saat menyusun APBD, ini akan jadi stimulus konkrit terhadap investasi swasta dan masyarakat. Ini yang akan kita kejar,” kata Puspaka.
Meski terjadi rasionalisasi anggaran yang cukup besar, Puspaka menyatakan pemerintah tidak akan ambil pusing. Lantaran rasionalisasi anggaran sudah biasa terjadi.
Seluruh instansi pemerintah kini juga diminta menyisir kembali program-program mereka, sehingga bisa menutupi pemangkasan anggaran yang cukup besar
