DPRD Buleleng mendesak agar mini market waralaba dan toko-toko modern menyerap produk UKM di Buleleng. Selama ini serapan produk UKM pada mini market berjaringan sangat minim, bahkan nyaris nihil. Alih-alih memperbanyak serapan produk UKM, mini market justru mendatangkan produk-produk UKM dari luar daerah.
Angka kasus kekerasan terhadap anak masih menyita perhatian. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) mencatat, hingga bulan September 2022 ada 29 kasus melibatkan anak yang dilaporkan pada pemerintah.
Sedikitnya 20 desa di seluruh Buleleng masuk dalam wilayah rawan pangan. Desa-desa itu dianggap rawan pangan, karena rasio penyedia pangan yang tidak seimbang dengan tingkat konsumsi penduduk.
Pemerintah segera melakukan proses pelepasan lahan pemukiman yang akan diberikan kepada warga Eks Timor -Timur. Lahan itu rencananya akan diberikan pada 107 kepala keluarga asal Bali, yang sempat transmigrasi ke Timor-Timur.
Lihadnyana menuturkan bahwa pihaknya memahami peran yang diemban dalam mendukung Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini, diantaranya melalui pembiayaan iuran JKN bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi perlu dibantu sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD-Pemda) sebagai peserta JKN.
Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berjanji akan menanggulangi masalah kemiskinan di Buleleng. Ia mengklaim telah menyusun strategi penanggulangan. Sehingga angka kemiskinan dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pemerintah pusat mengizinkan penjabat bupati melakukan mutasi pejabat. Izin itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Surat itu telah dikirimkan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota pada 14 September lalu.
Pemerintah Kabupaten Buleleng punya target yang ambisius dalam penyusunan APBD Perubahan 2022. Pemerintah memasang target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 35 miliar.
DPRD Buleleng mendesak pemerintah mengintensifkan upaya penagihan piutang pajak. Potensi tersebut dianggap cukup terbuka untuk menggenjot pendapatan daerah, tanpa harus memberatkan masyarakat. Terutama setelah terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
DPRD Buleleng berjanji akan menyelesaikan masalah Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang terblokir, utamanya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masalah itu telah bergulir selama bertahun-tahun namun belum juga terselesaikan.
