DENPASAR – Komisi VI DPR RI melakukan pengecekan proyek pengembangan Pelabuhan Benoa kemarin (7/2).
Kunjungan tersebut untuk memastikan agar proyek bisa berjalan sesuai aturan. Sidak ke lokasi proyek dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
Menurut anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono, anggaran proyek pengembangan Pelabuhan Benoa mencapai Rp 520 miliar.
Anggaran itu diperuntukkan untuk proyek pendalaman alur, gate, beautifikasi, dan pengembangan terminal.
Menurutnya, untuk menjadikan pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan berstandar Internasional ada beberapa syarat yang harus dipenuhi manajemen.
Di antaranya safety, security check, kantor Bea Cukai dan Imigrasi, serta keberadaan transportasi massal.
“Karena turis yang datang juga kepingin menggunakan transportasi massal itu,” kata Bambang.
Komisi VI juga mengingatkan agar pelaksana proyek tidak hanya mengejar kebutuhan IMF-World Bank semata. Tapi, juga mesti memikirkan benefit.
Untuk itu, pihaknya meminta Pelindo III mempertimbangkan break event point (BEP) yang dihasilkan sehingga memberi dampak keuntungan bagi Pelindo sendiri.
“Jangan seperti proyek yang gagal memberikan manfaat publik untuk jangka panjang,” kata anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini.
Dia perlu menekankan seperti itu lantaran Pelindo III belum menjelaskan secara rinci target yang dikejar ketika proyek IMF – World Bank Meeting selesai. “Jadi, harus ada target yang jelas,” paparnya.
Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso menambahkan, pengembangan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk menunjang peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali.
“Ini proyek besar. Dan ini diharapkan memberikan sumbangan peningkatan devisa negara Bali khususnya. Untuk itu, kita harus memonitor proyek ini bersama,” kata Bowo.
