DENPASAR – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar tak menampik jika di Bali banyak makanan yang menggunakan bahan yang berbahaya.
Untuk itu, BBPOM melakukan banyak strategi untuk menghadapi persoalan serius yang kadang dianggap sepele ini oleh sebagian kalangan.
Ketua BBPOM Denpasar Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan, permasalahan produk kadaluarsa, bahan berbahaya, hingga produk ilegal kini banyak beredar di pasaran.
“Di Bali banyak sekali produk yang masih menggunakan makanan yang menggunakan pewarna tekstil, borak, formalin, dan lainnya,” akunya.
Untuk itu, pihaknya membuat berbagai macam program. Salah satunya Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
Dijelaskan, GKPD sudah ada sejak 2014 Awalnya hanya mengajak 10 desa di Daerah Denpasar dan Gianyar.
Kini berkembang menjadi 19 desa dan kelurahan, yang terdiri dari Denpasar, Buleleng, Klungkung, Karangasem, dan Gianyar.
Nah kemarin, berkembang lagi hingga masuk ke wilayah Bangli untuk melakukan GKPD. Program ini, kata Aryapatni bertujuan
untuk menjadikan desa yang terkait menjadi Desa Pangan Aman (Paman) serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa.
Di Bali sendiri, program nasional GKPD ini masih ada beberapa kabupaten yang belum mengikutinya, antaranya Badung, Jembrana, dan Tabanan.
Padahal, program ini dapat dijadikan tolok ukur kondisi makanan di wilayah tersebut. “Ke depan, kami akan intervensi Bimtek, agar selama 1 tahun ini dapat mewujudkan kesadaran pangan yang aman di masyarakat,” harapnya.
Secara teknis, akan mulai dilakukan dari industri rumah tangga dan tentunya juga melibatkan dinas terkait, sehingga mendapatkan sertifikasi dan memiliki ijin edar.
“Kualitas pangan meningkat, daya saing meningkat, dan nanti market menjadi luas. Perekonomian desa tersebut juga ikut meningkat,” tuturnya.
Ke depan, BBPOM di Denpasar juga akan membentuk kader yang akan membina masyarakat.
Harapannya, kader tersebut dapat memberikan informasi dan juga turut membina sehingga masyarakat nantinya bisa mengawasi sendiri.
Seperti dapat menguji makanan yang mengandung rhodamin b ataupun formalin, sehingga makanan dapat bebas dari bahan berbahaya.
Sebab, Aryapatni menyebut masyarakat desa masih belum bisa membedakan makanan yang kadaluarsa.
