SERIRIT – Transparansi penggunaan anggaran Covid-19 di Buleleng mulai dipersoalkan kalangan legislator.
Pasalnya beberapa anggota-anggota dewan Buleleng mulai mendapat keluhan dari beberapa keluarga pasien Covid-19.
Salah satunya terkait salah seorang pasien terkonfirmasi Covid-19 yang meninggal di daerah Seririt. Pihak keluarga pasien merasa sangat terbebani saat dilakukan proses penguburan jenazah, Selasa (1/9) kemarin.
Bagaimana tidak, saat keluarga pasien pontang panting mengurus keperluan jenazah, pemerintah melalui GTPP Covid-19 Buleleng seperti terkesan lepas tangan dalam penanganan jenazah Covid-19.
Salah satunya seluruh pembiayaan penguburan ditanggung pihak keluarga. Sedangkan penanganan penguburan tetap menggunakan protokol kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari mengaku prihatin atas kejadian tersebut di tengah kondisi masyarakat yang serba susah sekarang ini.
Semestinya dengan anggaran besar menangani Covid-19, masyarakat tidak lagi direpotkan oleh biaya penguburan yang mestinya ditanggung pemerintah.
“Anggaran penanganan Covid-19 di Buleleng cukup besar, setelah di re-focusing ada sebanyak Rp 57 miliar. Makanya saya juga bingung kok masih ada masyarakat yang mengeluh soal penanganan Covid-19,” kata Rani, sapaan akrabnya.
Menurut politisi partai Demokrat, susah sekali untuk mendapat data soal penggunaan anggaran Covid-19 selama ini. Padahal, pihaknya seharusnya mengetahui untuk apa saja anggaran itu digunakan.
“Yang kami tahu hanya ada angka Rp 44 miliar sudah digunakan, namun untuk apa saja kami tidak tahu pasti,” imbuhnya.
Rani mengaku beberapa kali mendesak agar rincian penggunaan anggaran Covid-19 dibuka oleh Pemerintah Daerah melalui GTPP Covid-19.
Hal itu untuk memastikan semua telah berjalan sesuai aturan. “Kami akan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan,
RSUD Buleleng dan pihak terkait untuk memastikan penanganan covid selama ini. Termasuk kita konfirmasi banyak keluhan masyarakat selama ini,” tegasnya.
