RadarBali.com – Realisasi serapan belanja fisik dan anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jembrana hingga tahun pertama ini dinilai dewan Jembrana masih rendah.
Karena itu, kinerjanya perlu dievaluasi agar anggaran tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Realisasi penyerapan belanja fisik baru 38 persen dan penyerapan anggaran baru 19 persen. Jadi sisanya masih 62 persen belanja fisik yang harus dikerjakan hingga akhir tahun ini.
“Sisa belanja fisik selama enam bulan ini diyakini akan cukup berat dilakukan apabila tidak dibarengi dengan perencanaan maupun swakelola. Belum lagi, program kegiatan baru pada Perubahan APBD,” kata Ketua Komisi C DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, Rabu (2/8).
Politisi PDIP ini berharap tidak ada Silpa mendatang pada akhir tahun. Apalagi Silpa yang disebabkan oleh program yang tidak berjalan, sehingga banyak pos anggaran yang sudah direncanakan tidak digunakan.
“Kalau Silpa karena efisiensi, itu yang kami harapkan, bukan karena progam yang tidak jalan,” tegasnya.
Agar serapan anggaran lebih maksimal dan tepat sasaran sesuai program dalam APBD Induk maupun perubahan, Komisi C menyarankan dinas untuk mengevaluasi programnya.
Selain itu, disarankan agar rutin berkoordinasi dengan unit layanan pengadaan (ULP). Komisi C juga menyoroti pemeliharaan jalan kabupaten yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.
Pemeliharaan ini, menurut Surama penting dilakukan agar pembangunan jalan dengan anggaran cukup besar tidak percuma.
Disamping itu, Susrama menyarankan dinas berkoordinasi dengan Kementerian PUPR yang telah melakukan penelitian melalui Balibang dan menerapkan aspal dengan bahan plastik.
Menurutnya, dari penelitian yang dilakukan Balitbang aspal dengan sampah plastic lebih efisien 10 persen dari aspal yang sudah biasa digunakan.
Jika bisa diterapkan di Jembrana bisa menjadi solusi mengatasi banyaknya sampah plastik.
