SEMARAPURA – Pemkab Klukungkung memutuskan tidak memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi Gunung Agung yang melakukan pengungsian secara mandiri.
Seperti mengungsi di Kabupaten Klungkung dengan cara mengontrak rumah atau kos. Pasalnya, hal itu dilakukan karena Pemkab Klungkung kesulitan mengawasi distribusi logistik untuk pengungsi mandiri.
“Dalam rapat evaluasi akhir tahun bahwa pengungsi mandiri yang tinggal di rumah-rumah kami tidak akan berikan logistik karena sulit dalam pengawasan,
dan penyebarannya tidak jelas di mana tinggalnya. Dan, sulit sekali untuk kami melacak,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung Putu Widiada.
Berkaitan dengan pengungsi di wilayah Takmung, Banjarangkan, yang mengeluh tidak mendapatkan logistik, pihaknya mengungkapkan bahwa pengungsi di wilayah tersebut merupakan pengungsi mandiri.
Pihaknya mengaku cukup sering mengajak pengungsi mandiri untuk bergabung di posko pengungsian. Namun sampai saat ini, mereka masih bertahan di rumah-rumah kontrakan dan kos.
“Untuk pengungsi di wilayah Takmung memang sejak awal tidak ada yang menempati posko pengungsian.
Semua mandiri dan ada yang kos. Sebelumnya pengungsi mandiri kami kasi logistik, namun lama-kelamaan sulit untuk kami pantau,” ujarnya.
Untuk itu, bila pengungsi mandiri Gunung Agung ingin mendapat bantuan logistik, pihaknya mengimbau agar pengungsi mandiri tersebut bergabung dengan pengungsi lainnya yang tinggal di posko-posko pengungsian.
“Sehingga pengawasan bantuan logistik dapat dilakukan dengan baik dan mudah,” tandas Widiada.
SEMARAPURA – Pemkab Klukungkung memutuskan tidak memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi Gunung Agung yang melakukan pengungsian secara mandiri.
Seperti mengungsi di Kabupaten Klungkung dengan cara mengontrak rumah atau kos. Pasalnya, hal itu dilakukan karena Pemkab Klungkung kesulitan mengawasi distribusi logistik untuk pengungsi mandiri.
“Dalam rapat evaluasi akhir tahun bahwa pengungsi mandiri yang tinggal di rumah-rumah kami tidak akan berikan logistik karena sulit dalam pengawasan,
dan penyebarannya tidak jelas di mana tinggalnya. Dan, sulit sekali untuk kami melacak,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klungkung Putu Widiada.
Berkaitan dengan pengungsi di wilayah Takmung, Banjarangkan, yang mengeluh tidak mendapatkan logistik, pihaknya mengungkapkan bahwa pengungsi di wilayah tersebut merupakan pengungsi mandiri.
Pihaknya mengaku cukup sering mengajak pengungsi mandiri untuk bergabung di posko pengungsian. Namun sampai saat ini, mereka masih bertahan di rumah-rumah kontrakan dan kos.
“Untuk pengungsi di wilayah Takmung memang sejak awal tidak ada yang menempati posko pengungsian.
Semua mandiri dan ada yang kos. Sebelumnya pengungsi mandiri kami kasi logistik, namun lama-kelamaan sulit untuk kami pantau,” ujarnya.
Untuk itu, bila pengungsi mandiri Gunung Agung ingin mendapat bantuan logistik, pihaknya mengimbau agar pengungsi mandiri tersebut bergabung dengan pengungsi lainnya yang tinggal di posko-posko pengungsian.
“Sehingga pengawasan bantuan logistik dapat dilakukan dengan baik dan mudah,” tandas Widiada.
