SINGARAJA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta seluruh daerah menerapkan pembelajaran tatap muka mulai tahun ajaran 2021/2022 mendatang.
Kementerian memandang hal itu sudah bisa dilakukan. Sebab sarana pencegahan covid telah tersedia. Para guru juga telah menerima vaksin sebagai langkah pencegahan.
Kemarin (3/6), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara khusus melakukan kunjungan ke Kabupaten Buleleng. Kunjungan dipimpin Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Sri Wahyuningsih.
Sri mengungkapkan pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 4 menteri.
Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Sehingga seluruh kepala daerah harus menyiapkan diri melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Perintah presiden (pembelajaran tatap muka) harus sudah dilakukan. Instruksi presiden itu vaksinasi dulu tenaga pendidik.
Setelah itu daerah agar mengoptimalkan membuka satuan pendidikan dan memberi layanan pelajaran tatap muka di sekolah,” kata Sri saat ditemui di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng kemarin.
Lebih lanjut Sri mengungkapkan, sekolah juga harus menyiapkan sarana prasarana penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Sekolah juga wajib menyiapkan akses layanan kesehatan. Entah itu lewat layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau puskesmas terdekat.
Siswa yang mengikuti pembelajaran pun hanya mereka yang telah mendapat izin dari orang tua mereka.
“Satuan pendidikan wajib dibuka. Sebagai institusi layanan publik, sekolah harus memberi layanan pendidikan pada peserta didik,” tegasnya.
Sementara itu Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan pemerintah sebenarnya sudah berencana membuka pembelajaran tatap muka sejak beberapa bulan lalu.
Hanya saja kasus sangat fluktuaktif. Lebih lagi Buleleng sempat terjebak dalam zona merah. Sehingga proses pembelajaran tatap muka ditunda.
Menurut Suyasa, jelang diberlakukannya pembelajaran tatap muka, pemerintah telah menggenjot vaksinasi pada para guru dan pegawai tata usaha di sekolah.
Sumber daya yang tervaksin, telah mendekati 100 persen. Bila ada yang belum tervaksin, diminta datang ke puskesma terdekat untuk menerima vaskin.
“Sebenarnya kami sudah siapkan sejak 6 bulan. Malah sudah buat jadwal. Tapi karena evaluasi kasus, akhirnya ditunda.
Melihat tren belakangan ini, kasus semakin minim, mudah-mudahan kita bisa ke zona kuning. Sehingga ada keyakinan PTM bisa dijalankan.
Kami menunggu hasil evaluasi dari BNPB, juga evaluasi dari pemprov. Kalau memang diizinkan, ya tentu akan dipertimbangkan melakukan PTM,” papar Suyasa.
