SINGARAJA – Masalah penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terutama bagi para Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, akan segera tuntas.
DPRD Buleleng merekomendasikan pada pemerintah agar seluruh kartu yang nonaktif, diaktifkan kembali.
Karena anggaran awal yang disediakan baru tersedia Rp 97 miliar, Pemkab Buleleng masih membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 62,89 miliar.
Berangkat dari fakta tersebut, anggota Komisi IV DPRD Bali Putu Mangku Mertayasa meminta Pemkab Buleleng segera melakukan penyisiran program.
Sejumlah program kegiatan yang dianggap tak efektif, diminta dirasionalisasi. Salah satunya program festival.
Hal itu diungkapkan Mangku Mertayasa, saat menghadiri rapat pembahasan iuran BPJS, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, Senin (6/1) lalu.
Mangku mendapat mandat khusus untuk menyerap aspirasi dan memantau polemik iuran BPJS di Kabupaten Buleleng.
Kepada wartawan, Mangku mengatakan hasil pertemuan pagi itu akan dijadikan dasar dalam pembahasan bersama Dinas Kesehatan Bali.
Terutama soal komitmen penyertaan dana untuk memenuhi iuran BPJS di Kabupaten Buleleng. Dari hitung-hitungan sementara, Pemprov Bali harus memberikan suntikan dana sekitar Rp 32,07 miliar untuk memenuhi iuran itu.
“Kami akan rapat dengan Dinas Kesehatan provinsi membahas masalah ini. Terutama soal tambahan dana sekitar Rp 32 miliar itu, tentu akan kami bahas.
Saya yakin Pemprov akan memenuhi ini. Sesuai visi misi Pak Koster, kesehatan dan pendidikan itu menjadi kebutuhan dasar,” kata Mangku.
Mantan Ketua Komisi I DPRD Buleleng itu juga menyarankan agar Pemkab Buleleng mengevaluasi program yang dianggap tidak bermanfaat.
Dana yang dialokasikan untuk program itu, sebaiknya dialihkan ke anggaran bidang kesehatan. Salah satu anggaran yang disorot ialah pelaksanaan festival di kecamatan.
Mangku menyebut tiap kecamatan mendapat anggaran Rp 350 juta. Apabila festival di tingkat kecamatan dipangkas, maka sudah didapat dana sebesar Rp 3,15 miliar.
“Kami bukannya apiori dengan festival. Masing-masing kecamatan dapat Rp 350 juta. Belum lagi desa yang mengalokasikan
dana partisipasi Rp 50 juta di festival tingkat kecamatan. Kalau bisa digunakan untuk kepentingan lainnya kan lebih bermanfaat,” kata Mangku.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga meminta agar pemerintah melakukan validasi kembali terhadap penerima KIS-PBI. Sehingga seluruh warga tidak mampu bisa mendapatkan KIS.
“Jangan sampai ada warga yang sudah mampu, bisa bayar iuran sendiri, tapi malah dibiayai daerah. Ini kan kerugian. Kami harap bisa diverifikasi lebih baik lagi,” tukas Mangku.
