SINGARAJA – Desa Adat Buleleng kembali meminta agar krematorium yang dikelola Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) dipindahkan ke areal setra.
Entah itu di Setra Penataran, Setra Kayubuntil, atau Setra Banjar Tegal. Desa adat mendesak agar masalah relokasi ini segera diselesaikan, mengingat masalah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana mengatakan, pemerintah sudah pernah melakukan mediasi kembali pada Maret lalu.
Suadnyana mengaku pemerintah memang sempat menjanjikan bantuan hibah untuk pembangunan fasilitas krematorium bagi YPUH.
Rencananya krematorium itu dibangun di Setra Kayubuntil. Namun, pemberian hibah menjadi tertunda, karena proposal hibah tak juga diajukan.
“Memang itu kesepakatan tahun 2016. Masalahnya kan dari pihak YPUH belum pernah mengajukan proposal hibah.
Tidak mungkin pemerintah memberikan hibah, tanpa ada permohonan lebih dulu dari kelompok masyarakat,” kata Suadnyana.
Suadnyana menyatakan, pemerintah pun tetap berusaha agar masalah antara desa adat dengan YPUH bisa segera selesai.
Lebih lanjut Suadnyana mengatakan, pemerintah juga telah menerjunkan tim yustisi untuk meneliti legalitas operasional YPUH.
“Silahkan ajukan hibah, nanti tentu akan dipelajari dan diproses. Sekarang kami juga masih menunggu hasil penelitian tim yustisi terkait kebenaran operasional di sana.
Kami pun tidak mau masalah ini berlarut, karena sudah cukup lama sejak mediasi pertama tahun 2016 lalu itu,” demikian Suadnyana.
SINGARAJA – Desa Adat Buleleng kembali meminta agar krematorium yang dikelola Yayasan Pengayom Umat Hindu (YPUH) dipindahkan ke areal setra.
Entah itu di Setra Penataran, Setra Kayubuntil, atau Setra Banjar Tegal. Desa adat mendesak agar masalah relokasi ini segera diselesaikan, mengingat masalah ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Asisten Tata Pemerintahan Setda Buleleng Ida Bagus Suadnyana mengatakan, pemerintah sudah pernah melakukan mediasi kembali pada Maret lalu.
Suadnyana mengaku pemerintah memang sempat menjanjikan bantuan hibah untuk pembangunan fasilitas krematorium bagi YPUH.
Rencananya krematorium itu dibangun di Setra Kayubuntil. Namun, pemberian hibah menjadi tertunda, karena proposal hibah tak juga diajukan.
“Memang itu kesepakatan tahun 2016. Masalahnya kan dari pihak YPUH belum pernah mengajukan proposal hibah.
Tidak mungkin pemerintah memberikan hibah, tanpa ada permohonan lebih dulu dari kelompok masyarakat,” kata Suadnyana.
Suadnyana menyatakan, pemerintah pun tetap berusaha agar masalah antara desa adat dengan YPUH bisa segera selesai.
Lebih lanjut Suadnyana mengatakan, pemerintah juga telah menerjunkan tim yustisi untuk meneliti legalitas operasional YPUH.
“Silahkan ajukan hibah, nanti tentu akan dipelajari dan diproses. Sekarang kami juga masih menunggu hasil penelitian tim yustisi terkait kebenaran operasional di sana.
Kami pun tidak mau masalah ini berlarut, karena sudah cukup lama sejak mediasi pertama tahun 2016 lalu itu,” demikian Suadnyana.
