SINGARAJA – DPRD Buleleng mendesak agar pemerintah melakukan penyisiran kembali terhadap warga-warga yang menerima bantuan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Sebab dewan menemukan ada sejumlah warga yang menerima bantuan ganda dari program-program pemerintah.
Temuan itu diungkap dewan saat melakukan rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng kemarin.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Buleleng Luh Marleni beserta seluruh anggota,
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiartha Widiada, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Made Subur, dan Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Sandhiyasa.
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengungkap, pihaknya menemukan puluhan nama yang terindikasi menerima bantuan ganda.
Hal itu dipicu minimnya sosialisasi pada masyarakat terkait jenis-jenis bantuan dalam JPS selama masa pandemi covid. Padahal selama ini pemerintah sudah banyak meluncurkan program JPS.
Misalnya, warga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merasa belum mendapat JPS. Warga baru merasa mendapat JPS, setelah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
“Mereka merasa bantuannya beda. Memang jenisnya beda, tapi kan programnya sama-sama jaring pengaman sosial.
Memang untuk database, harus kita akui sangat lemah. Bukan hanya di Buleleng saja, sampai di seluruh Indonesia pun sepertinya sama. Ini harus jadi momentum bagi kita melakukan pembenahan data,” kata Supriatna.
Sementara itu Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur tak memungkiri adanya data penerima bantuan ganda di desa.
Subur mencatat setidaknya ada 602 data ganda yang ditemukan pemerintah. Ratusan data ganda itu tersebar di 74 desa yang ada di Buleleng.
Temuan Dinas PMD Buleleng, banyak penerima BPNT yang juga menerima BLT-DD. Bahkan ada yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos yang juga menerima BLT-DD.
“Kami sempat panggil orangnya (yang menerima BST Kemensos dan BLT-DD). Kami tanya nggak ngaku. Kami cross check ke kantor pos,
ternyata benar menerima. Makanya ini terus kami cocokkan datanya. Biar mengurangi penerima ganda,” kata Subur.
Saat menemukan data ganda, Subur meminta agar aparat desa bergerak cepat melakukan perubahan data. Warga yang menerima program bantuan dari pusat, sebaiknya tetap dipertahankan.
“Misalnya dia terima BST dan BLT-DD. Lebih baik buat pernyataan kalau dia sudah menerima BST. Jadi yang dari DD bisa segera dialihkan.
Karena kalau mengalihkan program pusat itu lama prosesnya. Kalau perubahan penerima BLT-DD kan bisa lewat musyawarah desa,” tukas Subur.
Sekadar diketahui, saat ini ada sejumlah program JPS yang diluncurkan pemerintah selama masa pandemi covid-19.
Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial, Sembako Covid, BST Pemkab Buleleng, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
