SINGARAJA – Petani di Buleleng meminta pemerintah lebih serius mengurus ketersediaan air dan infrastruktur irigasi.
Sebab dari tahun ke tahun debit air yang diterima petani terus menyusut. Saluran irigasi yang menyempit ditambah debit yang menurun, membuat petani harus putar otak.
Hal itu terungkap saat DPRD Buleleng melakukan Sosialisasi Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Buleleng.
Gede Suparta, perwakilan Subak Ketugtug Jinengdalem mengaku air belakangan menjadi masalah bagi petani.
Sebab tiap tahun debit air yang mengalir ke sawah warga berkurang. Terlebih Desa Jinengdalem berada di kawasan hilir.
Selama ini petani mahfum karena tiap desa memiliki kepentingan masing-masing soal pemanfaatan air. Hanya saja petani juga membutuhkan air, agar dapat menanam padi.
“Dulu kami bisa menanam tiga kali setahun. Tapi sekarang tidak bisa. Masalahnya debit air terus berkurang. Kami sudah sempat sampaikan ini ke Dinas Pertanian,” kata Suparta.
Untuk memastikan ketersediaan air, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan membangun bendung di wilayah Silangjana. Sehingga saat ada limpahan air, bisa dialirkan ke wilayah hilir.
Mendengar permasalahan tersebut, Ketua Pansus Ranperda PLP2B Putu Mangku Budiasa meminta pemerintah lebih serius mengurus masalah irigasi.
“Ini penting diperhatikan. Karena berkaitan dengan infrastruktur vital untuk pertanian. Kami harap tidak ada ego sektoral mengurus masalah ini,” kata Mangku.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Buleleng Made Sumiarta mengaku masalah irigasi masih menjadi permasalahan bagi petani.
Ia mengupayakan normalisasi irigasi dapat dilakukan secara bertahap mulai 2022. Baik itu irigasi primer, sekunder, maupun tersier.
Nantinya Dinas PU, Dinas Pertanian, maupun subak akan bekerjasama melakukan normalisasi tersebut.
“Rekan-rekan dari dewan sudah mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Kami harap bisa menjadi prioritas untuk anggaran kegiatan tahun 2022.
Nanti akan kami perjuangkan lewat sumber dana yang ada. Baik dari APBD maupun APBN,” kata Sumiarta.
