DENPASAR – Wacana rencana pembangunan jembatan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terus bergulir.
Bahkan setelah Pemkab Jembrana tegas menolak, kini giliran DPRD Bali angkat bicara.
Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Bali, AA Adhi Ardana.
Baginya, Tol adalah suatu dari sekian tipe akses yang merupakan poin penting dalam suatu upaya peningkatan ekonomi atapun pembangunan suatu daerah.
“Tentunya tol Jawa-Bali dan Nusa tenggara adalah suatu hal yg penting untuk didukung pelaksanaannya,” ujarnya pada Jumat (24/1).
Namun seandai ada pemikiran untuk menambahkan jembatan Jawa-Bali, politisi dari partai PDIP ini sangat tidak setuju.
Sebab, sebagaimana diketahui, daerah pariwisata budaya sangat rentan akan percampuran yang akan menurunkan nilai originalitas selain dari faktor keamanan yg semakin sulit dikendalikan.
“Dengan adanya terpisah Selat Bali maka Bali dan Jatim bisa saling melakukan pengawasan terkait perpindahan penduduk tersebut,” sebutnya.
Persoalan ini pun belum menjadi pembahasan resmi di meja dewan sebab perencanaan memang dari pusat.
Disinggung terkait jembatan penguhubung Bali dan Jatim, apakah tidak terkesan eksklusif?
“Bukan eksklusif namun menjaga potensi-potensi yang ada di Bali agar tetap berkelanjutan. Sebagaimana semua model pembangunan saat ini, yang semestinya bermanfaat positif bagi masyarakat daerah tersebut dan dikuatkan, bukan berpotensi tersingkirkan,” jawabnya
Bagi Gung Adhi, panggilan akrabnya, Bali pun bisa menolak rencana jembatan tersebut karena Bali tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menjaga potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.
