AMLAPURA-Ketidakharmonisan pihak legislative dan eksekutif berdampak.
Bahkan akibat kondisi itu, dewan ngambil dan ogah mengetok palu pada APBD perubahan.
Paling parah akibat kondisi ini, ribuan kepala keluarga (KK) miskin yang paling dirugikan.
Sejumlah program untuk rakyat yang seharusnya bisa di gulirkan, kini terancam mandeg.
Salah satunya adalah Kartu Karangasem Sehat (KKS).
Jaminan kesehatan untuk warga miskin di Karangasem, ini terancam tidak bisa dipergunakan.
Ini karena pembayaran premi peserta JKN dari segmen KKS tidak bisa terbayarkan.
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Karangasem dr I Gusti Bagus Putra Pertamayang dikonfirmasi, Rabu (24/10), mengatakan akibat kondisi itu, pembayaran premi peserta JKN selama dua bulan (November dan Desember 2018) dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,5 miliar tidak bisa terbayarkan.
“Jadi bisa saja berdampak ke sini,” ujar I Gusti Bagus Putra Pertama.
Meski terancam tak bisa terbayarkan, namun hingga saat ini, pihaknya mengaku masih berjalan sesuai dengan anggaran induk 2018.
Hanya saja untuk kegiatan Premi peserta JKN dari segmen KKS bisa saja mengalami kendala. Karena pembayaran presmi sampai saat ini masih kurang untuk dua bulan.
“Kalau kegiatan lainya berjalan sesuai APBD induk.
Tetapi jika ini sampai tidak terbayarkan maka kartu KKS akan otomatis non aktif. Ini jelas akan menyulitkan masyarakat miskin yang akan berobat jika ada yang menderita sakit,”paparnya.
