RadarBali.com – Keinginan untuk dilakukannya pemekaran terhadap Kecamatan Nusa Penida kembali bergulir di kalangan DPRD Klungkung.
Sayangnya keinginan yang mengatasnamakan rakyat itu tidak dirasakan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.
“Selama ini masyarakat Nusa Penida masih nyaman-nyaman saja dengan apa yang ada sekarang. Jarak masih dekat. Kalau di Kabupaten Klungkung mungkin dikira luas, tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, itu sempit namanya,” ujar Suwirta kemarin.
Menurutnya, urusan pemekaran sebenarnya tidak perlu terlalu diambil pusing. Jika menghendaki dilakukannya pemekaran terhadap Kecamatan Nusa Penida, maka keinginan tersebut harus diperkuat dengan adanya kajian.
“Terkait pemekaran, itu berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang pertama, kami harus lihat apakah masyarakat saat ini di Nusa Penida merasa terganggu, terhambat atau kurang lancar terkait pelayanan. Tentu dari luas geografi juga menjadi perhatian kami,” terangnya.
Tetapi ke depan, lanjut dia, kalau warga Nusa Penida yang saat ini tinggal di luar Nusa Penida memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, pemekaran memang pantas untuk diperhatikan.
Hal itu agar warga Nusa Penida bisa mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan maksimal. “Jumlah masyarakat Nusa Penida yang tinggal di luar itu mencapai 40 ribu jiwa. Kalau mereka memutuskan kembali ke Nusa Penida, di sanalah baru kita berbicara tentang pemekaran,” ujarnya.
Dia pun berharap ketika Kecamatan Nusa Penida mengalami pemekaran, itu merupakan atas dasar kebutuhan, dan bukan atas keinginan apalagi kepentingan.
“Teman-teman (warga, red) di Nusa Penida happy-happy saja. Kalau masih bisa bersatu kenapa harus dipisahkan,” tandasnya.
Sebelumnya, keinginan pemekaran Kecamatan Nusa Penida yang mengatasnamakan keinginan rakyat itu sempat diutarakan Ketua Fraksi Demokrat, Made Jana beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemekaran Kecamatan Nusa Penida sudah menjadi aspirasi masyarakat dulu namun Pemkab Klungkung seakan buta tuli terhadap permasalahan itu.
Dia berpandangan jika dewan pada khususnya tidak cukup mengapresiasi keinginan masyarakat tersebut, maka hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya penilaian masyarakat terhadap wakilnya.
