RadarBali.com – Dua bulan lalu, kasus video porno dengan pemeran siswa SMA di salah satu sekolah di Gianyar sempat bikin heboh di dunia maya.
Walau video itu tidak sampai viral, namun pihak keluarga siswa merasa malu. Siswa itu kini tidak sekolah.
Bahkan, keluarga perempuan yang ada dalam adegan itu memaksa si cowok itu menikahi si perempuan setelah tamat sekolah.
Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali yang diwakili oleh Komisioner Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Made Ariyasa akhirnya turun tangan.
KPPAD turun untuk melangsungkan advokasi. Advokasi itu berlangsung ke sekolah si anak. “Kami datang setelah mendapat cukup informasi.
Bahwa anak ini berhenti sekolah karena kasus video senonoh. Kami pun meminta anak ini agar mau sekolah lagi dan bisa ikut Ujian Nasional tahun depan,” ujar Ariyasa.
Setelah berhasil membujuk sang anak berinisial WS, pihak KPPAD pun langsung meluncur ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Gianyar.
“Karena anak ini dipaksa kawin oleh keluarga prempuan di desa adat setelah tamat SMA nantinya, makanya kami merasa perlu ikut duduk di sini,” terang Ariyasa.
Setelah diberikan pemahaman, akhirnya WS dan keluarganya bersedia sekolah lagi. Termasuk pihak sekolah dan teman-temannya diminta untuk tidak mempermasalahkannya lagi.
“Disepakati anak tersebut siap untuk ikut UAS di sekolah kembali menuntaskan jenjang pendidikannya saat ini,” jelasnya.
Mengenai desakan keluarga perempuan yang juga ada dalam adegan itu, KPPAD mendorong pemeran pria ini mau bertanggung jawab.
Menghadapi kasus ini, Ariyasa berpesan baik kepada pemeran video pria dan seluruh generasi muda Bali agar jangan lari dari masalah.
“Hadapi dan selesaikan masalah dengan mandiri dan cerdas. Menjadi generasi bertanggungjawab,” pintanya.
Generasi muda yang pernah atau sedang menghadapi sebuah kasus, ketika lari dari masalah maka akan menimbulkan masalah baru.
Termasuk kasus yang menimpa siswa WS yang harus berhenti sekolah karena malu dengan perbuatannya.
“Kami mendorong berbagai pihak mulai dari orang tua, Kepsek, dan instansi terkait agar ikut menfasilitasi dan memantau proses anak-anak yang berkasus untuk tetap sekolah,” desaknya.
Ditambahkan, KPPAD Bali akan terus memantau progress kembalinya WS bersekolah. “Selama ini sering sekali ada kasus yang difasilitasi tapi penyelesaiannya kurang tuntas.
Sehingga kami dari KPPAD Bali mengingatkan semua stake holder yang terkait dengan perlindungan anak agar lebih proaktif dan aktif tanpa harus menunggu laporan korban atau masyarakat,” tukasnya.
