SINGARAJA – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng akhirnya mendapat tambahan suntikan dana pada APBD 2020 mendatang.
Semula Disdikpora Buleleng mengalami kekurangan dana sebesar Rp 18,6 miliar. Kini Disdikpora mendapat suntikan dana tambahan sebanyak Rp 11 miliar, sehingga kekurangan dana tinggal Rp 7,6 miliar saja.
Awalnya pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020, Disdikpora hanya mendapat anggaran Rp 154 miliar.
Tadinya pada APBD 2019, Disdikpora mendapat anggaran hingga Rp 200 miliar. Penurunan anggaran itu pun berdampak sistematis.
Disdikpora bahkan terancam tak bisa melaksanakan Ujian Sekolah, Ujian Nasional, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), bahkan tak bisa melakukan rekrutmen Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada tahun 2020 nanti.
Kepala Disdikpora Buleleng Gde Dharmaja menyatakan, Disdikpora Buleleng sudah dapat tambahan anggaran sebesar Rp 11 miliar.
Alokasi anggaran itu akan diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
“Sudah ada anggaran untuk itu. Untuk ujian sekolah, ujian nasional, PPDB, sudah ada anggarannya. Termasuk untuk pelatihan
calon kepala sekolah (cakep) dan calon pengawas (cawas). Sebab dua tahun lagi, banyak kepala sekolah dan pengawas kita yang pensiun,” kata Dharmaja.
Dharmaja mengungkapkan, sebenarnya anggaran itu masih kurang mencukupi. Namun anggaran yang ada akan dioptimalkan.
Caranya, program-program prioritas akan dipasang pada APBD Induk 2020. Kegiatannya pun akan dipasang pada triwulan pertama hingga triwulan ketiga 2020.
“Kegiatan-kegiatan lain, ya kami tipiskan dulu (anggarannya), atau kami tunda. Misalnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi, kami geser ke triwulan keempat. Nanti kami ajukan tambahan di APBD perubahan tahun depan,” imbuhnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, rasionalisasi anggaran di Disdikpora Buleleng memang sangat mengkhawatirkan.
Bahkan untuk menyelenggarakan kegiatan rutin yang diamanatkan dalam SPM pendidikan, Disdikpora terancam tak mampu melaksanakannya.
“Ini memang jadi perhatian dan kekhawatiran kami. Saat rapat dengar pendapat dengan Disdikpora, sudah sempat kami bahas hal ini.
Dalam rapat itu, Pak Kadisdik secara tegas menyatakan siap mengencangkan ikat pinggang. Kami akan lihat seperti apa realisasinya tahun depan,” kata Ngurah Arya.
