DENPASAR, Radar Bali- 1 Oktober 2022 menandai 73 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok, Zhu Xinglong melihat 73 tahun perjalanan RRT, Partai Komunis Tiongkok bersama rakyat terus maju dan berjuang mencapai pertumbuhan ekonomi pesat dan stabilitas sosial jangka panjang. Selain menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua, output manufaktur Tiongkok memiliki nilai perdagangan terbesar di dunia.
10 tahun terakhir dinakhodai Presiden Xi Jinping, pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok berjalan pesat, taraf hidup masyarakat meningkat signifikan. Di bidang ekonomi, dari tahun 2012-2021, PDB Tiongkok melesat dari 53,9 triliun yuan menjadi 114,4 triliun yuan. PDB per kapita meroket dari 6.300 dolar AS menjadi 12.500 dolar AS.
Ekonomi tumbuh melesat, Tiongkok tak terhindarkan dari pemberitaan miring. Xinjiang adalah wilayah yang menjadi perhatian dunia muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan media barat tentang Xinjiang cenderung negatif. Apakah yang disebut “genosida” dan “kerja paksa” itu benar?
Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok, Zhu Xinglong menjawab apa yang disebut genosida dan kerja paksa di Xinjiang murni kebohongan yang direkayasa oleh kekuatan anti-Tiongkok di sejumlah negara barat. Sebaliknya, banyak negara barat adalah pencetus praktik genosida dan kerja paksa. “Saya rasa masyarakat Tiongkok dan Indonesia yang pernah mengalami agresi dan penjajahan barat pasti akan setuju dengan pendapat saya. Berbagai kebohongan tentang Xinjiang yang dibuat barat ditujukan untuk mencoreng upaya pemberantasan terorisme dan ekstrimisme di Tiongkok, serta menghalangi dan menekan pembangunan Tiongkok,” ucapnya.
Zhu Xinglong mengutip beberapa data statistik untuk mengungkapkan situasi sebenarnya di Xinjiang. Ungkapnya dalam kurun waktu 60 tahun lebih sejak berdirinya Daerah Otonomi Uygur Xinjiang, PDB Xinjiang meningkat 160 kali lipat dan PDB per kapita Xinjiang juga naik 30 kali lipat. Populasi etnis Uygur meningkat dari 2,2 juta menjadi sekitar 12 juta, dan angka harapan hidup meningkat dari 30 tahun menjadi 74,7 tahun. Memasuki abad ke-21, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata populasi penduduk Uygur adalah 1,67 persen; jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan 0,83 persen dari populasi etnis-etnis minoritas lain di Tiongkok.
Jelasnya, pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk mencegah dan memberantas terorisme dan radikalisme di Xinjiang. Pada dasarnya pusat tersebut tidak berbeda dengan Desistance and Disengagement Programme (DDP) di Inggris, atau pusat deradikalisasi di Prancis. Pusat ini berhasil menekan momentum perkembangan kegiatan teroris. Buktinya di Xinjiang tidak terjadi kasus teroris kekerasan selama 5 tahun berturut-turut. Program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum, keterampilan berbahasa Mandarin dan keterampilan kejuruan para peserta. Pada Oktober 2019, semua peserta menyelesaikan studi mereka. Sebagian besar mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Ko
Zhu Xinglong juga menjawab isu Taiwan yang kembali disorot dunia internasional. Apa posisi Tiongkok mengenai isu ini, khususnya menjaga perdamaian di Selat Taiwan?
“Hanya ada satu Tiongkok di dunia dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kesatuan Tiongkok. Prinsip Satu Tiongkok ini merupakan dasar politik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, termasuk AS. Prinsip Satu Tiongkok juga jadi konsensus umum masyarakat internasional. Baru-baru ini, lebih dari 170 negara dan organisasi internasional kembali menegaskan kepatuhan mereka pada prinsip Satu Tiongkok dan dengan tegas mendukung Tiongkok menjaga kedaulatan dan integritas wilayah,” tegasnya.
Ditambahkannya, Pemerintahan AS berulang kali berjanji untuk mematuhi kebijakan Satu Tiongkok dan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi semua ini hanya janji di bibir saja. AS terus meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan, mengeluarkan sejumlah RUU negatif terkait Taiwan, dan bahkan membiarkan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Langkah-langkah AS yang terus-menerus mengaburkan dan melubangi prinsip Satu Tiongkok telah secara serius menggoyangkan landasan politik hubungan Tiongkok-AS.
“Penyebab dasar ketegangan saat ini di Selat Taiwan adalah bahwa prinsip Satu Tiongkok sedang ditantang dan otoritas Democratic Progressive Party Taiwan sedang mencari “kemerdekaan Taiwan”. Hanya dengan kembalinya semua pihak ke prinsip Satu Tiongkok dan “Konsensus 1992”, perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dapat dijamin. Tiongkok akan mengambil semua tindakan tegas yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, demi menyelesaikan penyatuan kembali negara,” tegasnya.
Disinggung soal kerja sama Tiongkok dan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Bali, NTB, dan NTT pasca-pandemi, Zhu Xinglong menyebut ketiga provinsi tersebut kaya akan sumber daya alam dan pariwisata. Termasuk memiliki potensi pengembangan yang luar biasa. Perkembangan hubungan Tiongkok-Indonesia telah membawa peluang besar bagi kerja sama kedua negara di tingkat daerah.
“Sejak bertugas sebagai Konsul Jenderal RRT di Denpasar, saya secara aktif menjalin hubungan baik dengan teman-teman Bali, NTB, dan NTT, dan berupaya untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama antara Tiongkok dan tiga provinsi tersebut di bidang pencegahan pandemi, pendidikan, sosial budaya, dan kemakmuran masyarakat. Tidak sia-sia upaya kami telah membuahkan hasil yang nyata,” ungkapnya.
Ditambahkannya, Bali menjalin atau sedang merundingkan hubungan sister province dengan Provinsi Hainan, Yunnan, Jiangxi China. NTB juga menjadi sister province dengan Ningxia China. Kedua belah pihak memiliki ruang yang besar untuk kerja sama saling menguntungkan di bidang pertanian, pariwisata, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
“Saya senang juga melihat pemulihan stabil di berbagai industri dengan makin kondusifnya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Patutlah kita manfaatkan momentum ini untuk menggenjot kerja sama yang lebih luas lagi. Konsulat Jenderal RRT di Denpasar bersedia untuk terus menjembatani persahabatan dan kolaborasi antara Bali, NTB, NTT, dan Tiongkok, sehingga dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kedua negara,” tutupnya. (ken/mar)
