DENPASAR – Maksud baik Gubernur Bali terpilih Wayan Koster menggenjot rencana pembangunan shortcut 5-6
di ruas jalan Singaraja-Mengwitani (kini disebut jalan baru batas Kota Singaraja-Mengwitani) sepanjang 1,9 kilometer mendapat respons Nyoman Tirtawan.
Khususnya soal kemungkinan pemangkasan dana hibah dan bansos DPRD Provinsi Bali bila anggaran sebesar Rp 165 miliar dari APBN tidak cair.
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang duduk di Komisi 1 itu menegaskan proyek yang ditarget rampung tahun 2019 itu merupakan jalan nasional sehingga keinginan Koster mustahil terwujud.
Kepada Jawapos Radar Bali, Tirtawan mengatakan jika Jalan Singaraja- Denpasar via Gitgit merupakan jalan nasional tentu anggarannya lewat APBN.
“Shortcut apa masuk jalan provinsi apa nasional? Itu yang menjadi fokus awal dari mulainya penganggaran bisa dimulai. Jika hibah atau bansos 2019 dipotong atau dikebiri
maka masyarakat Bali rasanya tidak dapat menerima karena mereka sudah merencanakan dan memasukan proposal yang berkonsep e-budgeting,” ucapnya.
Imbuh politisi asal Buleleng itu, semua proposal warga sudah masuk dan digunakan sebagai sistem dasar agar inspektorat, penegak hukum (polri, kejaksaan, dan KPK, red) punya dasar awal melakukan pengawasan, monitoring, dan kontrol.
“Untuk yang 2019 (bansos di APBD induk 2019, red) harus berhadapan dengan rakyat Bali. Jika memaksakan untuk menjegal rencana sebagian besar
rakyat Bali ya coba hadapi rakyat Bali sendirian,” tandasnya sembari menyebut seorang pemimpin harus bersikap etis sesuai regulasi, aturan, dan mekanisme.
Tentang tepuk tangan euforia atau kegembiraan ratusan OPD merespons keinginan Koster menangkas bahkan meniadakan bansos yang difasilitasi Dewan Bali, Tirtawan menyebut sikap itu patut dipertanyakan.
“Kan bisa diungkap di media sikap OPD itu. Apa maksud dari tepuk tangan riuh itu?” sodoknya mengingatkan seorang pemimpin untuk mengadopsi ajaran Asta Bratha.
