DENPASAR-Menyikapi penyelenggaraan event IMF-WB 2018, beberapa civil society organizations (CSO2) dari Indonesia dan global berinisiatif menggelar sebuah kegiatan bertajuk The People’s Summit on Alternative Development.
Sesuai agenda, kegiatan ini akan di gelar di Sanur, Denpasar, pada tanggal 8-10 Oktober 2018.
Sejumlah organisasi yang terlibat seperti INFID, debtWATCH, Walhi Bali dan ELSAM.
Hamong Santono selaku koordinator acara mengatakan bahwa gagasan besar yang akan dibahas adalam kegiatan ini, adalah menuntut akuntabilitas lembaga keuangan internasional, khususnya bank dunia dan IMF.
Dimana kedua lembaga tersebut memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia.
“Selama ini hutang yang diberikan oleh bank dunia seringkali berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di Kubu Kopi, jalan Hayam Wuruk Denpasar, Sabtu sore (6/10).
Lanjutnya, hutang yang diberikan bank dunia kepada Indonesia juga berdampak pada lingkungan.
Tetapi tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan sendiri.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Hamong Santono, Andi Mutaqqin dari ELSAM menambahkan, salah satu hal yang diwaspadai adalah, dimana pada bank dunia akan menerapkan kebijakan perlindungan bernama Environmental Social Framework (ESF).
Kebijakan yang berlaku sejak 1 Oktober ini berpotensi menimbulkan praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
“Karena kebijakan-kebijakan utang dan konsekuensi proyeknya akan mengikuti hukum nasional yang standarnya belum cukup perlindungan terhadap masyarakat dan berdampak pada masyarakat dan lingkungan,”tukas Andi Mutaqqim.
