DENPASAR – Wakil Ketua I DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menilai, kondisi riil BPD Bali cukup sehat.
Hal itu diindikasikan oleh tingkat NPL atau piutang macet di bawah 4,5 persen, kemudian RoA (Return on Aset) atau produktivitas antara keuntungan dan aset 3,45 persen,
serta RoE (Return on Equity) atau perbandingan antara keuntungan dengan kekayaan atau modal yang dimiliki 22,45 persen.
Dari indikator yang ada, kondisi BPD Bali dalam kondisi yang sehat. Menurut Sugawa, hal itu penting disampaikan karena eksistensi bank sangat riskan terkait kepercayaan publik.
Politikus asal Buleleng itu menilai tingkat kesehatan BPD dan kinerjanya tidak terpengaruh dengan masalah yang dihadapi.
“Terkait dengan dugaan masalah hukum yang sekarang sedang dalam proses, hendaknya tidak mengganggu kondusifitas BPD Bali sebagai bank milik masyarakat Bali,” ujar Sugawa.
Yang menarik, Sugawa berharap berbagai pihak tidak mem-blow-up berlebihan sehingga bisa mengganggu persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPD.
“Intinya silakan dilaksanakan proses hukum secara fair. Tapi jangan di-blow-up seolah BPD sudah tidak sehat lagi,” imbuhnya.
DENPASAR – Wakil Ketua I DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menilai, kondisi riil BPD Bali cukup sehat.
Hal itu diindikasikan oleh tingkat NPL atau piutang macet di bawah 4,5 persen, kemudian RoA (Return on Aset) atau produktivitas antara keuntungan dan aset 3,45 persen,
serta RoE (Return on Equity) atau perbandingan antara keuntungan dengan kekayaan atau modal yang dimiliki 22,45 persen.
Dari indikator yang ada, kondisi BPD Bali dalam kondisi yang sehat. Menurut Sugawa, hal itu penting disampaikan karena eksistensi bank sangat riskan terkait kepercayaan publik.
Politikus asal Buleleng itu menilai tingkat kesehatan BPD dan kinerjanya tidak terpengaruh dengan masalah yang dihadapi.
“Terkait dengan dugaan masalah hukum yang sekarang sedang dalam proses, hendaknya tidak mengganggu kondusifitas BPD Bali sebagai bank milik masyarakat Bali,” ujar Sugawa.
Yang menarik, Sugawa berharap berbagai pihak tidak mem-blow-up berlebihan sehingga bisa mengganggu persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap BPD.
“Intinya silakan dilaksanakan proses hukum secara fair. Tapi jangan di-blow-up seolah BPD sudah tidak sehat lagi,” imbuhnya.
