Warning: Undefined variable $reporternya in /var/www/devwpradar/wp-content/themes/Newspaper/functions.php on line 229
28.2 C
Jakarta
23 Juli 2024, 3:19 AM WIB

Bupati Giri Prasta Hadiri Rapat Paripurna DPRD Badung

MANGUPURA, Radar Bali- Bupati I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Persidangan III Tahun 2022 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Legislatif atas Ranperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyampaian Penjelasan Eksekutif terhadap 8 buah Ranperda di Ruang Sidang Utama Gosana, Kamis (6/10). Turut hadir Ketua DPRD Putu Parwata beserta jajaran, Sekda Wayan Adi Arnawa, pimpinan instansi vertikal, para direksi perusahaan, tenaga ahli DPRD, serta Fraksi-Fraksi DPRD Badung.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan rancangan APBD tahun 2023 yang sedianya nanti bulan depan bisa ditetapkan dan saat ini dilakukan pembahasan. Bagaimana proses penyusunan rancangan APBD, saat ini masih dihadapkan pada kondisi di tengah Pandemi Covid-19, membaiknya penanganan Pandemi Covid-19 di dalam negeri dan secara global serta adanya kebijakan pelonggaran bagi pelaku perjalanan sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2023. Kondisi diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi dilaksanakan secara serius. Penyediaan jaringan pengamanan sosial dengan melibatkan Instansi terkait memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung.

“Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023 yang telah dirancang tersebut dan efisien. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial ekonomi maupun aspek teknokratis. Pada kesempatan ini saya berharap ada konstruktif oleh dewan sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung yang kita cintai. Harapan saya ke depannya dapat dibahas lagi untuk disetujui dan disepakati dalam masa persidangan selanjutnya,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta mengatakan ranperda direvisi merespons turunnya Undang-Undang Cipta Kerja. “Termasuk juga kita menetapkan berkenaan dengan Badan Riset Inovasi Daerah atas instruksi pemerintah pusat. Ini harus kita lakukan dan kami sudah siapkan anggarannya,” imbuhnya. (adv/dwi/ken)

MANGUPURA, Radar Bali- Bupati I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Persidangan III Tahun 2022 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Legislatif atas Ranperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyampaian Penjelasan Eksekutif terhadap 8 buah Ranperda di Ruang Sidang Utama Gosana, Kamis (6/10). Turut hadir Ketua DPRD Putu Parwata beserta jajaran, Sekda Wayan Adi Arnawa, pimpinan instansi vertikal, para direksi perusahaan, tenaga ahli DPRD, serta Fraksi-Fraksi DPRD Badung.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan rancangan APBD tahun 2023 yang sedianya nanti bulan depan bisa ditetapkan dan saat ini dilakukan pembahasan. Bagaimana proses penyusunan rancangan APBD, saat ini masih dihadapkan pada kondisi di tengah Pandemi Covid-19, membaiknya penanganan Pandemi Covid-19 di dalam negeri dan secara global serta adanya kebijakan pelonggaran bagi pelaku perjalanan sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2023. Kondisi diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi dilaksanakan secara serius. Penyediaan jaringan pengamanan sosial dengan melibatkan Instansi terkait memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung.

“Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023 yang telah dirancang tersebut dan efisien. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial ekonomi maupun aspek teknokratis. Pada kesempatan ini saya berharap ada konstruktif oleh dewan sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung yang kita cintai. Harapan saya ke depannya dapat dibahas lagi untuk disetujui dan disepakati dalam masa persidangan selanjutnya,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta mengatakan ranperda direvisi merespons turunnya Undang-Undang Cipta Kerja. “Termasuk juga kita menetapkan berkenaan dengan Badan Riset Inovasi Daerah atas instruksi pemerintah pusat. Ini harus kita lakukan dan kami sudah siapkan anggarannya,” imbuhnya. (adv/dwi/ken)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/