DENPASAR – Lebih dari 100 orang dari aliansi Gerakan Rakyat Menentang IMF-World Bank yang menggelar aksi demonstrasi di depan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 11.30, Senin (8/10).
Dalam aksi tersebut, para pendemo meminta beberapa hal terkait gelaran IMF dan World Bank di Bali, salah satunya adalah menghentikan pertemuan IMF-World Bank karena merugikan rakyat.
Pemerintah dinilai tidak memberikan perhatian kepada masyarakat yang tertimpa bencana seperti di Palu dan Lombok.
Namun, di sisi lain, pemerintah memberikan pelayanan yang sangat mewah untuk para delegasi, termasuk mengucurkan dana Rp 850 miliar untuk menyelenggarakan event IMF – World Bank.
Belum lagi membiayai infrastruktur sebesar Rp 5 triliun. Padahal, di tempat berbeda rakyat Indonesia tengah berduka karena musibah gempa. Seperti di Lombok, NTB dan Palu, Sulawesi Tengah.
“Salah satu tuntutan kami adalah membatalkan pertemuan IMF. Kalau pemerintah mempunyai empati kepada rakyat, layani betul rakyat yang sedang dilanda bencana,” kata Mohammad Ali, koordinator demo, Senin (8/10) siang.
Selain itu, para pendemo juga minta pemerintah saat ini untuk menghentikan semua kesepakatan dan kerjasama utang dengan bank dunia, juga hentikan penggunaan APBN untuk pertemuan IMF.
“Sebagai tuan rumah pertemuan, Presiden Jokowi berusaha mempromosikan Indonesia. Promosi ini menempatkan Indonesia sebagai lahan subur bagi investor korporasi untuk melakukan perampokan dan penghisapan,” tegas Ali.
Lanjut dia, pihaknya juga ingin mengklarifikasi terkait banyaknya pesan singkat berantai dan pamflet yang tersebar di masyarakat Bali yang bersifat memecah belah, bahwa itu bukan dilakukan oleh pihak Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB.
“Kami hanya menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah pandangan kami. Kami juga mengklarifikasi beberapa statement,
pamflet dan pesan singkat yang beredar di tengah masyarakat bahwa itu sama sekali bukan kami yang melakukan,” tandas Ali.
