DENPASAR – Penjagaan pintu masuk Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, dinilai banyak pihak kurang efektif.
Sebagai bukti ada 34.819 pelintas yang masuk Bali dalam masa pandemic Coronavirus Disease (Covid-19) dengan 78 orang (0.22 persen) di antaranya reaktif.
Sisanya sebanyak 34.741 pelintas (99,78 persen) hasilnya nonreaktif. Berdasar fakta tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Bali
mengajak semua kabupaten/kota di Bali bersinergi untuk menjaga Bali dari penularan Covid-19 yang kian massif. Caranya yakni dengan melakukan penjagaan secara berlapis.
“Selama ini, tugas (penjagaan) tersebut dilaksanakan Pemprov Bali dan Kabupaten Jembrana saja. Karena dinilai kurang kondusif, maka kami mengajak jajaran kabupaten/kota untuk ikut
berpartisipasi menjaga pintu masuk Bali,” ujar Ketua Harian GTPP Covid-19 Bali yang juga Sekdaprov Bali Dewa Made Indra saat memimpin Rapat Evaluasi Screening Pintu Masuk Gilimanuk secara virtual melalui aplikasi zoom kemarin.
Ia menegaskan keinginan untuk membuat screening secara berlapis, karena setelah dievaluasi penjagaan hanya di pintu masuk Gilimanuk saja oleh Pemprov yang bekerjasama dengan Pemkab Jembrana kurang efektif.
“Saya ingin penjagaan ini bisa berlapis-lapis. Pendatang itu tidak hanya dicek di pintuk masuk, tapi juga di kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung dan Denpasar juga,” jelasnya.
Karena, menurutnya, jika penjagaan sudah berlapis seperti ini, bisa meminimalisir celah para pendatang itu lolos dari pengecekan.
Ia meyakini jika sinergi ini berjalan, maka celah para pendatang lolos bisa diperkecil hingga tinggal 20% saja.
“Ini angka yang bicara, selama ini mungkin petugas kita cukup kewalahan juga mendata di pintu masuk. Sehingga sinergi dari Kabupaten/Kota sangat bermanfaat,” jelasnya.
Dewa Indra juga tegaskan, bahwa syarat mutlak para pendatang untuk memasuki Bali adalah hasil rapid test non reaktif.
Sehingga dia berharap melalui pengecekan berlapis tidak ada lagi pendatang yang lolos tanpa membawa hasil rapid test.
Dewa Indra menambahkan, pengecekan berlapis tersebut bisa dilakukan oleh Kabupaten/Kota di terminal masing-masing wilayahnya.
Menurutnya, setidaknya jika ada beberapa yang lolos tanpa pengecekan, di terminal kedatangan di masing-masing kabupaten bisa didata kembali tentang persyaratan administrasi masuk ke Bali serta tujuan masing-masing pendatang.
“Tidak hanya pendataan administrasi saja, saya ingin juga di tiap-tiap pos penjagaan bisa dilakukan rapid test, untuk meminimalisir resiko penyebaran virus,” imbuhnya.
Ditegaskan, jika usaha pemerintah saat ini belum menghasilkan hasil yang maksimal, karena fakta di lapangan dengan skema yang disusun pasti ada perbedaan.
Akan tetapi, menurutnya, karena usaha ini juga maka angka penyebaran Covid-19 di Bali bisa ditekan serendah mungkin.
“Memang usaha kita selama ini tidak sempurna 100%, namun itu harus dijadikan lecutan untuk kerja yang lebih keras lagi, dan meyakini bahwa kerja keras kita juga sudah bisa menekan angka positif Covid-19 di Bali,” ujarnya.
