DENPASAR – Berada di jalur lingkaran cincin api atau ring of fire membuat Pulau Bali rawan gempa bumi dan tsunami.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali memetakan setidaknya ada 20 lebih titik pantai rawan diterjang tsunami.
Hingga saat ini Bali baru memiliki sembilan TEWS. Lima terpasang di Kabupaten Badung, yakni di Nusa Dua, Seminyak, Kuta, Kedonganan, kawasan BTDC, dan Tanjung Benoa.
Empat lainnya ada di Denpasar yaitu di Pantai Serangan dan Sanur, di Tabanan ada di Pantai Tanah Lot, terakhir ada di Utara di Pantai Seririt, Buleleng.
Kepala Pelaksana BPBD Bali I Made Rentin mengatakan, kebutuhan TEWS untuk Bali sangat urgent. Rentin mengaku BPBD Bali sudah mengajukan permohonan bantuan sepuluh sirine ke BNPB.
Namun, permohonan itu tidak bisa dikabulkan. Menurut Rentin, harga satu unit TEWS berkisar Rp 1,3 miliar.
Rencananya tambahan sepuluh TEWS itu lima unit dipasang di Bali Barat, mulai di Pantai Candi Kusuma, Pantai Yeh Embang (Jembrana), Pantai Surabrata (Tabanan), Pantai Yeh Gangga (Tabanan) dan Pantai Petitenget (Badung).
Sedangkan lima unit lagi dipasang di Bali Timur, mulai Pantai Lebih (Gianyar), Pantai Kusamba (Klungkung), Pantai Padangbai (Karanagsem), Pantai Candi Dasa (Karangasem), dan Pantai Jati (Karangasem).
Belum adanya kepastian dari pemerintah pusat membuat BPBD Bali harus memutar otak. BPBD Bali menyiapkan sejumlah strategi untuk mendapatkan tambahan TEWS.
Titik yang paling mendesak dipasang TEWS adalah pantai di sisi timur Buleleng. Sebab, berdasar kajian BMKG, sisi timur Buleleng atau punggung Pulau Bali berada langsung di jalur ring of fire.
Skema pertama yaitu mengajukan permohonan kepada Pemprov Bali melalui anggaran ABPD induk 2020.
BPBD Bali harus menyiapkan kajian seberapa penting kebutuhan sirine tsunami. “Hasil kajian kami dengan BMKG ada sepuluh titik yang sangat urgen dipasang TEWS,” ungkap Rentin.
Sepuluh TEWS itu akan dimohonkan ke gubernur. Pihaknya juga akan menambahkan titik strategis di utara Buleleng hingga ke Kabupaten Karangasem.
Rentin berharap EWS sangat urgent melalui Pemprov Bali bisa memenuhi pada APBD 2020. Jika tidak, lanjut Rentin, stretegi kedua yaitu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, berapa kemampuan anggaran yang dimiliki.
Ibarat gayung bersambut, BPBD kabupaten/kota seperti Klungkung sudah memberikan lampu hijau. Gagasan serupa juga sudah dilempar ke Pemkab Badung, termasuk Buleleng.
“Harapannya pemerintah kabupaten bisa menganggarkan TEWS di beberapa titik yang rawan,” terang pejabat asal Badung, itu.
Strategi terakhir yaitu merangkul perkumpulan hotel dan restoran (PHRI) Bali. Pengusaha mesti peduli terhadap TEWS.
Ini karena berbicara bencana urusan semua orang tidak cukup pemerintah saja, tapi dunia usaha mesti peduli terutama urusan prabencana kesiapsiagaan.
