DENPASAR– Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya di Provinsi Bali diharapkan berlangsung transparan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali segera mengumumkan kepada publik terkait formasi lowongan CPNS yang dibuka.
Menurut Ketua ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhattab, masyarakat jangan percaya pada oknum-oknum tertentu yang menjanjikan kelulusan.
“Proses penerimaan diharapkan berlangsung secara transparan. Karena itu Ombudsman Bali meminta agar pemerintah daerah sudah mengumumkan kepada publik terkait formasi yang dibutuhkan dan apa yang menjadi persyaratannya,” ujar Umar.
Demi seleksi CPNS yang bermartabat, Umar meminta masyarakat menghindarkan diri dari cara-cara yang tidak tepat, seperti memanipulasi data diri dan dokumen yang dibutuhkan.
Pemprov Bali, kata dia, harus mewaspadai oknum-oknum internal dan eksternal yang mencoba mengiming-imingi publik dengan dalih bisa meluluskan seseorang menjadi CPNS.
“Publik dimohon mempercayai sepenuhnya bahwa pemerintah daerah tidak bisa memanipulasi kelulusan seseorang. Semua tahapan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Umar memberi jaminan ORI Bali akan mengawasi jalannya proses penerimaan CPNS tahun ini. Oleh sebab itu, dirinya berharap masyarakat memanfaatkan keberadaan ORI Bali.
“Publik dimohon berani melapor jika mengalami atau menemukan sesuatu yang mencederai proses penerimaan CPNS ini kepada Ombudsman Bali,” imbaunya.
DENPASAR– Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khususnya di Provinsi Bali diharapkan berlangsung transparan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali segera mengumumkan kepada publik terkait formasi lowongan CPNS yang dibuka.
Menurut Ketua ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhattab, masyarakat jangan percaya pada oknum-oknum tertentu yang menjanjikan kelulusan.
“Proses penerimaan diharapkan berlangsung secara transparan. Karena itu Ombudsman Bali meminta agar pemerintah daerah sudah mengumumkan kepada publik terkait formasi yang dibutuhkan dan apa yang menjadi persyaratannya,” ujar Umar.
Demi seleksi CPNS yang bermartabat, Umar meminta masyarakat menghindarkan diri dari cara-cara yang tidak tepat, seperti memanipulasi data diri dan dokumen yang dibutuhkan.
Pemprov Bali, kata dia, harus mewaspadai oknum-oknum internal dan eksternal yang mencoba mengiming-imingi publik dengan dalih bisa meluluskan seseorang menjadi CPNS.
“Publik dimohon mempercayai sepenuhnya bahwa pemerintah daerah tidak bisa memanipulasi kelulusan seseorang. Semua tahapan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Umar memberi jaminan ORI Bali akan mengawasi jalannya proses penerimaan CPNS tahun ini. Oleh sebab itu, dirinya berharap masyarakat memanfaatkan keberadaan ORI Bali.
“Publik dimohon berani melapor jika mengalami atau menemukan sesuatu yang mencederai proses penerimaan CPNS ini kepada Ombudsman Bali,” imbaunya.
