DENPASAR – Menjelang pilkada, pemerintah mengucurkan banyak stimulus apalagi di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah diminta wanti-wanti khususnya yang terkait dengan dampak ekonomi dan sosial dari wabah penyakit tersebut.
Fraksi Partai Golkar DPRD Bali meminta agar pemberian bantuan tersebut tidak disalahgunakan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja meminta,
pemberian bantuan stimulus tersebut tidak sampai disalahgunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Kami hanya ingin ada antisipasi (jangan disalahgunakan). Yang namanya masyarakat ya harus dibantu. Jangan dilihat warna (politiknya) apa. Jangan ada embel-embel lain,” ujar Rawan Atmaja.
Dengan didampingi salah satu anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Nyoman Wirya dan salah satu anggota kelompok ahli, Komang “Kos” Suarsana,
Rawan Atmaja mengingatkan bahwa anggaran yang dikelola pemerintah, baik itu APBN maupun APBD bersumber dari masyarakat.
Program bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dikucurkan tanpa ada kepentingan lain. Murni untuk meringankan beban masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Apalagi sekarang musim pilkada. Kalau tidak basisnya, tidak dibantu. Kami tidak dalam konteks menuduh. Tapi, kami ingin ini diantisipasi.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dapat, tapi tidak dapat. Sedangkan yang sudah dapat, menumpuk di sana saja,” tukas politisi dari Badung Selatan ini.
Dalam naskah pandangan umum tersebut, Wirya mewakili fraksinya meminta agar penyaluran bantuan tersebut diawasi secara ketat. Baik oleh gubernur Bali, aparat penegak hukum, Ombudsman, dan Bawaslu.
