DENPASAR – Pandemi Covid 19 memang meluluhlantakkan pariwisata di Bali. Namun, di tahun 2021 nanti, Pemerintah Provinsi Bali justru akan melakukan belanja besar-besaran untuk infrastruktur di Bali.
Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2021 pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Provinsi Bali, di Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (26/11).
Pada kesempatan tersebut, Koster menyampaikan apresiasi terhadap pandangan umum seluruh fraksi sebelumnya terhadap Ranperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2021.
Hal substansial yang menjadi sorotan seperti peningkatan belanja pegawai tahun 2021, dikatakannya disebabkan oleh belanja langsung dan tidak langsung digabung menjadi satu jenis belanja, kenaikan iuran BPJS serta pengangkatan CPNS baru sebanyak 626 orang.
Koster menyampaikan, kenaikan belanja barang/jasa juga terjadi karena pada tahun 2021 Pemprov Bali akan membangun infrastruktur yang cukup besar, seperti perlindungan Kawasan Suci Besakih, persiapan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Sementara terkait anggaran penanganan Covid-19, Gubernur mengatakan sudah mengalokasikannya dalam jumlah yang cukup, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.
“Jika terjadi keadaan darurat, kita masih menyediakan alokasi pada pos Belanja Tidak Terduga,” ungkapnya.
Sementara untuk alokasi dana sebesar Rp52 miliar, ia menyebutkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah relokasi perumahan penduduk, terkait persiapan pembangunan bandara baru di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng.
Dan pengurangan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2021 diturunkan karena intensitas penanganan Covid-19 mulai turun, sejalan dengan infrastruktur penaganan Covid-19 yang makin tersedia, ucapnya.
Lebih lanjut, Koster mengatakan kesepakatannya untuk mengembangkan sumber pendapatan lain di luar PKB dan BBNKB.
“Saya sangat setuju dan selama ini kita harus berupaya menggali potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.
Pembahasan lain di luar Ranperda APBD seperti menjadikan RSUD Bali Mandara sebagai rumah sakit terakreditasi internasional dan menyediakan layanan pendukung pariwisata (health tourism dan wellness tourism), pengembangan pertanian modern dalam rangka peningkatan perekonomian yang dibarengi dengan peningakatan sektor industri, UMKM dan ekonomi kreatif serta optimalisasi Perusda/BUMD, Koster menyatakan sangat setuju.
Koster pun mengaku telah melaksanakan upaya-upaya pengembangan padi lokal dan unggul termasuk padi hibrida untuk menjaga kedaulatan pangan di Bali. Sementara untuk infrastruktur jalan di Nusa Penida, ia mengatakan akan mendorong peningkatannya melalui APBD dan APBN.
