MANGUPURA – Program Krama Badung Sehat (KBS) yang tidak dicover BPJS Kesehatan akhirnya dihentikan.
Pasalnya, program tersebut tidak bisa masuk ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sebab, KBS belum memiliki “rumah” di SIPD.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terang-terangan mengakui KBS diluar tanggungan BPJS belum memiliki ‘rumah’ di aplikasi pemerintah pusat tersebut.
“Jadi begini, dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sekarang, kartu Krama Badung Sehat itu tidak ada rumahnya,” ujar Bupati Giri Prasta kemarin.
Bupati asal Pelaga, Petang, Badung ini mengaku masih berupaya mencarikan celah agar program unggulan Pemkab Badung ini bisa terus berlanjut.
Ia juga sudah mengutus Wakil Bupati Ketut Suiasa untuk berkonsultasi terkait kelanjutan program KBS ini.
“Kami sudah (respons) cepat dan saya sudah minta kepada Bapak Wakil Bupati untuk langsung ke pusat menanyakan hal ini,” beber Bupati Badung dua periode ini.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberi respons positif terkait program KBS ini. Namun khusus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami sudah konsultasi dan sudah diberikan ruang untuk itu, dibolehkan sehingga ada narasi yang akan dikeluarkan untuk pemerintah daerah untuk melakukan gerakan bantuan
kepada masyarakat dengan catatan harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” beber Ketua DPC PDIP Badung ini.
Mengenai teknis kelanjutan program ini, kedepan tidak lagi dianggarkan di Dinas Kesehatan namun akan dialihkan ke BLUD Rumah Sakit.
Sistem anggaran pun akan diubah, yaitu dari dana gelondongan menjadi dalam bentuk kegiatan. Sambil menunggu arahan pusat, saat ini pihaknya masih menyusun skema pelaksanaan KBS ini.
“Untuk pemasangan anggaran nanti langsung di BLUD Rumah Sakit, itu teknisnya. Itu semua yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan,” tegasnya.
Mengenai alokasi anggaran KBS diluar tanggungan BPJS sebelumnya, Bupati Giri Prasta menyebut per tahun bisa mencapai Rp 19 miliar. Anggaran ini bisa ditambah tergantung program per triwulan.
“Per tahun bisa sampai Rp 19 miliar. Bisa ditambah lagi. Kita langsung buat program kegiatan per triwulan. Itu teknisnya (dulu),” pungkasnya.
