SINGARAJA– Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor) di Mabes Polri, turun ke Buleleng. Satgas sengaja ke Buleleng untuk mengecek penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), utamanya yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Tim Satgassus mulai bertugas di Buleleng sejak Senin kemarin (5/9). Mereka akan berada di Buleleng hingga Kamis (8/9) mendatang. Rencananya tim akan melakukan uji petik penyaluran BLT DD di 40 desa yang ada di seluruh Buleleng.
Anggota Satgassus Tipikor Mabes Polri, Budi Agung Nugroho mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Buleleng karena serapan BLT DD paling tinggi. Pihaknya ingin memastikan bahwa penyaluran BLT DD benar-benar tepat sasaran. Mabes Polri juga tak ingin bila ada warga yang menerima bantuan ganda. “Bantuan ini kan ada banyak. Selain lewat dana desa, ada juga yang diurus kementerian/lembaga lainnya. Kami akan pastikan bahwa tidak ada penerima ganda,” ujarnya.
Selain itu, Mabes Polri juga akan memastikan, bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai penerima bantuan itu justru punya kendaraan bermotor lebih dari satu, apalagi sampai punya ruko. Nanti kami akan lakukan uji petik di 40 desa dalam beberapa hari mendatang,” imbuhnya.
Apabila seluruh penyaluran tak bermasalah, maka hal itu akan menjadi contoh baik dalam implementasi kebijakan. “Tentu akan kami tularkan ke daerah lain yang serapannya masih kecil,” tegas Budi.
Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, sejauh ini penyerapan dan pemanfaatan dana desa di Buleleng sudah cukup baik. Ia pun mempersilahkan bila Satgassus Tipikor Mabes Polri ingin melakukan pemantauan di Buleleng.
Lihadnyana menyebut saat ini jumlah warga miskin di Buleleng cukup banyak. Sehingga selama pandemi pemerintah memprioritaskan pemberian bantuan pada warga miskin. “Kalau menangani warga miskin, yang penting hak dasarnya dipenuhi dulu. Hak dasar itu kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Makanya program akan diarahkan ke sana,” kata Lihadnyana. (eps)
SINGARAJA– Satuan Tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor) di Mabes Polri, turun ke Buleleng. Satgas sengaja ke Buleleng untuk mengecek penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), utamanya yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Tim Satgassus mulai bertugas di Buleleng sejak Senin kemarin (5/9). Mereka akan berada di Buleleng hingga Kamis (8/9) mendatang. Rencananya tim akan melakukan uji petik penyaluran BLT DD di 40 desa yang ada di seluruh Buleleng.
Anggota Satgassus Tipikor Mabes Polri, Budi Agung Nugroho mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Buleleng karena serapan BLT DD paling tinggi. Pihaknya ingin memastikan bahwa penyaluran BLT DD benar-benar tepat sasaran. Mabes Polri juga tak ingin bila ada warga yang menerima bantuan ganda. “Bantuan ini kan ada banyak. Selain lewat dana desa, ada juga yang diurus kementerian/lembaga lainnya. Kami akan pastikan bahwa tidak ada penerima ganda,” ujarnya.
Selain itu, Mabes Polri juga akan memastikan, bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai penerima bantuan itu justru punya kendaraan bermotor lebih dari satu, apalagi sampai punya ruko. Nanti kami akan lakukan uji petik di 40 desa dalam beberapa hari mendatang,” imbuhnya.
Apabila seluruh penyaluran tak bermasalah, maka hal itu akan menjadi contoh baik dalam implementasi kebijakan. “Tentu akan kami tularkan ke daerah lain yang serapannya masih kecil,” tegas Budi.
Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, sejauh ini penyerapan dan pemanfaatan dana desa di Buleleng sudah cukup baik. Ia pun mempersilahkan bila Satgassus Tipikor Mabes Polri ingin melakukan pemantauan di Buleleng.
Lihadnyana menyebut saat ini jumlah warga miskin di Buleleng cukup banyak. Sehingga selama pandemi pemerintah memprioritaskan pemberian bantuan pada warga miskin. “Kalau menangani warga miskin, yang penting hak dasarnya dipenuhi dulu. Hak dasar itu kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Makanya program akan diarahkan ke sana,” kata Lihadnyana. (eps)
