SINGARAJA – Dewan Buleleng mendesak agar pemerintah segera memfungsikan Pasar Banyuasri. Sebab pemerintah pernah berjanji akan memfungsikan pasar selambat-lambatnya pada bulan Februari 2021.
Namun, faktanya hingga kemarin (1/3), pasar hasil revitalisasi tak juga berfungsi. Pemerintah berdalih masih meminta fatwa pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pemabngunan (BPKP) Provinsi Bali, sebelum memfungsikan pasar.
Anggota Komisi III DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, secara fisik pasar sudah rampung. Bahkan sudah dilakukan upacara melaspas pada bulan Januari lalu.
Saat diupacarai itu, pemerintah sempat mengklaim bahwa pedagang akan mulai diboyong ke pasar hasil revitalisasi pada bulan Februari.
Faktanya hingga kini pedagang masih berjualan di pasar darurat. Menurut Wandira, dewan ingin mengetahui apakah pasar beserta instalasi di dalamnya benar-benar berfungsi.
Wandira menilai pasar harusnya segera difungsikan. Sehingga masyarakat dan pedagang dapat merasakan manfaat dari keberadaan pasar yang telah direvitalisasi.
“Ini juga berkaitan dengan masa pemeliharaan yang jadi tanggungjawab rekanan. Kami nggak mau kalau masa pemeliharaan habis,
baru ditempati pedagang. Kalau sudah begitu, kerusakan-kerusakan yang timbul akan jadi kerugian pemerintah,” kata Wandira.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dari sisi penampilan, pasar hasil revitalisasi terlihat sangat unggul. Namun, dari sisi fungsional, belum diketahui secara pasti.
Untuk mengetahui kemapanan fungsi bangunan, maka pedagang perlu segera masuk pasar. Wandira pun meminta pemerintah tak perlu khawatir soal tarif.
Sebab dewan sudah pasang badan, untuk menunda kenaikan tarif di pasar. Termasuk Pasar Banyuasri.
“Kami sudah sepakat agar tarif tidak naik dulu, karena sekarang pandemi. Meski konsekuensinya PD Pasar terbebani dari sisi keuangan,
tapi dalam situasi seperti ini kita harus perhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan ekonomi tetap berputar,” tegasnya.
