SINGARAJA – Realisasi peneriman Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) diklaim melampaui target.
Hingga akhir September 2019, realisasi penerimaan PBB P2 mencapai 92,84 persen. Penerimaan tersebut, jauh di atas target penerimaan pada triwulan ketiga 2019.
Tadinya Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng hanya memasang target realisasi 80 persen. Praktis di tiga bulan tersisa, BKD Buleleng hanya tinggal mengejar realisasi 7,16 persen lagi untuk mencapai target.
Data di BKD Buleleng menunjukkan, target PAD dari sektor PBB P2 dipancang sebesar Rp 24,13 persen. “Sampai dengan 30 September 2019, realisasinya sudah mencapai Rp 22,4 miliar,” kata Sugiartha kemarin.
Sugiartha tak menampik bahwa realisasi itu jauh melebihi ekspektasi. Sebab dalam proses pemungutan PBB P2, banyak muncul keluhan dari masyarakat. Terutama dari masyarakat yang mengalami kenaikan nilai pajak.
“Keluhan itu sudah kami fasilitasi dengan membuka ruang pengurangan kenaikan pajak. Kami juga perluas loket pembayaran ke bank,
kantor pos, LPD, sampai kami juga keliling desa membuka loket pembayaran. Astungkara realisasinya cukup tinggi,” ujarnya.
Meski realisasi pajak sudah cukup tinggi, Sugiartha menegaskan tim dari BKD Buleleng akan tetap melakukan penagihan ke desa-desa.
Kini pihaknya masih memetakan desa-desa mana saja yang serapan realisasi PBB-nya masih rendah.
“Nanti tim kami akan kesana, melakukan penyuluhan, bukan layanan pembayaran, kalau perlu nanti tim untuk pengurangan dan keberatan pajak juga akan kami kerahkan ke desa itu,” tegasnya.
Asal tahu saja, pada tahun ini BKD Buleleng menerbitkan 202.188 SPPT, dengan nilai ketetapan pajak sebesar Rp 40,4 miliar.
Sebanyak 11.410 lembar SPPT diantaranya mengalami kenaikan. Nominalnya pun beragam, antara Rp 1 hingga lebih dari Rp 50 juta.
Selain itu ada 36.330 SPPT yang mengalami penurunan nominal. Selebihnya, tak mengalami perubahan.
