SINGARAJA – Ketua LPD Anturan Komang Arta Wirawan menyebut permasalahan di LPD Anturan sebenarnya bermula pada awal pandemi Covid-19.
Saat diumumkan pandemi, pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi berupa penundaan pembayaran kredit.
Ditambah lagi kondisi debitur di LPD Anturan sebagian besar berasal dari industri pariwisata yang kini tengah stagnan perkembangannya.
Dulunya saat ekonomi lancar, Arta menyebut LPD mudah saja memberikan kredit senilai Rp 1,5 miliar pada pengusaha.
Kredit itu pun bisa dilunasi dalam waktu singkat. Namun dalam kondisi pandemi, menyalurkan kredit senilai Rp 150 juta saja sudah membuat pengurus LPD ketar-ketir.
“Kebanyakan debitur kami itu dari pariwisata. Entah pengusaha yang punya hotel, restoran, travel, sampai pedagang acung.
Dulu yang kerja kapal pesiar kan berangkat, saat pulang sekalian bayar kredit sekian puluh juta. Tapi sekarang mereka tidak berangkat, pegawai hotel juga dirumahkan. Ini yang menyebabkan (keuangan LPD) kurang likuid,” kata Komang Arta Wirawan.
Arta sendiri mendukung langkah audit independen yang akan dilakukan pemerintah. “Kami harap auditor ini juga menjelaskan pada publik.
Karena kalau saya yang bicara kan mungkin kurang yakin. Tapi kalau auditor yang bicara, tingkat kepercayaan publik pasti lebih tinggi. Biar nanti auditor yang membongkar semua dan mengumumkan hasilnya,” tukas Arta.
Berdasar catatan di LPD Anturan, saat ini kredit yang lancar hanya berjumlah Rp 754 juta. Kredit yang berstatus diragukan mencapai Rp 1,94 miliar, kurang lancar senilai Rp 150,53 miliar, dan kredit macet sebanyak Rp 43,7 miliar.
Sedangkan deposito yang tercatat di LPD senilai Rp 155 miliar, dan tabungan senilai Rp 49,8 miliar.
