SINGARAJA – Perusahaan Daerah (PD) Pasar Argha Nayottama Buleleng mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema kerjasama pemanfaatan (KSP) dalam pengelolaan Pasar Banyuasri.
Dengan skema itu, PD Pasar optimistis masih bisa menutup potensi kerugian yang muncul dalam pengelolaan Pasar Banyuasri.
Dari hitung-hitungan direksi PD Pasar, beban biaya pengelolaan di Pasar Banyuasri cukup besar. Untuk membayar biaya listrik saja, perusahaan memproyeksikan biaya yang timbul mencapai Rp 750 juta.
Dengan catatan seluruh lampu dan peralatan elektronik di dalam pasar, menyala seluruhnya. Biaya itu belum termasuk biaya amortisasi atau penyusutan nilai bangunan.
Apabila pengelolaan pasar diserahkan pada PD Pasar, maka perusahaan juga harus menanggung nilai penyusutan bangutan sebanyak Rp 8 miliar per tahun.
Direktur PD Pasar Buleleng Made Agus Yudi Arsana mengatakan, beban operasional yang timbul di Pasar Banyuasri memang cukup tinggi.
Untuk itu pihaknya harus menyusun skema tertentu, agar beban operasional yang timbul dapat ditutupi.
Agus mengatakan sudah menyodorkan beberapa skema pada Ketua Badan Pengawas (BP) PD Pasar Buleleng yang kini dijabat Ni Made Rousmini.
Setidaknya ada tiga skema yang diajukan. Yakni mengalihkan pola pengelolaan yang tadinya mengelola penuh, menjadi kerjasama pemanfaatan.
Kedua, menaikkan cukai harian dan biaya sewa tanah. Ketiga, melakukan penghematan dalam pemanfaatan listrik.
Agus mengungkapkan saat ini pendapatan dari cukai harian dan biaya sewa tanah relatif murah. Cukai harian ditarik sebanyak Rp 3.000 per hari. Sementara biaya sewa tanah mencapai Rp 3.300 per bulan per meter persegi.
Rencananya cukai harian akan dinaikkan menjadi Rp 5.000 per hari. Sementara sewa tanah menjadi Rp 4.000 per bulan per meter persegi.
“Kami tidak pernah menaikkan tarif sejak 8 tahun terakhir. Kalau memang diizinkan mengajukan kenaikan tarif, kami ajukan kenaikan sebanyak 70 persen. Mengikuti nilai inflasi selama 8 tahun terakhir. Ini baru usulan ya, belum keputusan final,” kata Agus.
Agus mengatakan, hal yang mendesak ialah mengalihkan pola pengelolaan pada Pasar Banyuasri. Dari semula pengelolaan penuh, menjadi kerjasama pemanfaatan.
Apabila skema ini diizinkan, ia optimistis bisa mengurangi potensi kerugian yang timbul. “Khusus Banyuasri saja kami ajukan kerjasama pemanfaatan.
Kalau skemanya KSP, biaya penyusutan itu tidak tercatat dalam pembukuan kami. Skema ini dimungkinkan lewat permendagri dan peraturan daerah,” tegasnya.
Selain itu, Agus berjanji akan melakukan penghematan pada pengelolaan Pasar Banyuasri. Seperti pemanfaatan lampu dan perangkat elektronik lainnya. Sehingga biaya listrik yang ditanggung, tak terlalu besar.
“Kami sangat memahami kondisi ekonomi saat ini. Belum lagi dengan kondisi para pedagang. Kalau diterapkan skema bisnis murni, akan sulit sekali.
Karena hitung-hitungannya, kalau bisnis murni itu (cukai harian) kena Rp 22 ribu. Tapi kami upayakan misi sosial juga diperhitungkan,” tegasnya.
Asal tahu saja, Pasar Banyuasri ditargetkan tuntas pada Jumat (25/12) dua pekan mendatang. Pembangunan pasar itu menelan dana sebanyak Rp 159,5 miliar.
Rencananya para pedagang sudah bisa menempati bangunan baru itu pada bulan Januari mendatang.
