RadarBali.com – Penyaluran beras sejahtera (rastra) di Bali terus mengalami penurunan. Berdasar data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, penyaluran rastra terus mengalami penurunan antara 3 sampai 5 persen tiap tahun.
Untuk tahun 2017, penyaluran rastra diperuntukkan untuk 133.582 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah total 24 ribu ton.
Salah satu wilayah yang paling menonjol penurunan penerima rastranya yakni Kabupaten Badung yang mencapai 200 KPM.
Kepala Bidang dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nyoman Suarta mengatakan, penurunan KPM seiring dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dari jumlah tahun lalu, KPM mencapai 146.582. “Penyalurannya hampir 2 ribu ton per bulan dengan masing-masing menerima 15 kg. Jadi, besaran nilainya mencapai Rp 110 ribu per KPM,” ujar Suarta ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/8) kemarin.
Disinggung mengenai kerap terjadi ketimpangan di tingkat penerima antara warga tidak mampu dan keluarga yang mampu, Suarta tidak menampik.
Hal ini diakibatkan antara data di tingkat desa dengan data di tingkat nasional berbeda. Untuk nasional sendiri masih menggunakan data lama, dari 2011 hingga 2015.
Dia menjelaskan, selain penyaluran rastra secara langsung, pemerintah juga melakukan penyaluran dengan non tunai.
Sistem non tunai yang menjadi agenda Kementerian Sosial ini baru diterapkan di dua daerah, yakni Kota Denpasar dan dua desa di Tabanan yang menjadi ajang uji coba program ini.
Kendalanya masih banyak warung di Denpasar atau Tabanan yang menerapkan elektronik warung sebagai lokasi pencairan bantuan ini.
“Karena terkendala itu, bisa menunjuk pihak ketiga untuk menyalurkan. Misalnya Bulog. Tapi untuk kewenangan non tunai ini bukan ada di kami,” pungkasnya.
