DENPASAR – Pengelolaan kebun karet di Pekutatan oleh PT Citra Indah Prayasa Lestari (ICPL) menyisakan persoalan.
Pasalnya, perkebunan karet yang memanfaatkan lahan provinsi tersebut tidak memberi hasil positif. Ini lantaran pihak perusahaan dalam proyeksi harga jual meleset jauh dari harga karet di pasaran.
Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Bali I Nyoman Baskhara mengungkapkan, dalam kondisi tersebut, selain PT ICPL selaku pengelola mengalami kerugian, ini juga dialami oleh Perusda Bali lantaran ada sharing profit dari kedua belah pihak.
“Panen karetnya tidak bagus, sehingga berimbas pada pendapatan. Padahal tahun 2015 lalu menjadi tahun perdana panen karet,” ujar Baskhara.
Dia menceritakan, biang masalah yang terjadi dalam perjalanan pengelolaan perkebunan karet oleh PT ICPL yang memang cukup memiliki rekam jejak di dunia perkebunan.
Tahun 2007 silam, PT ICPL melakukan kesepakatan untuk mengelola lahan seluas 765 hektare dengan penggunaan lahan hingga 25 tahun ke depan.
Hanya saja, dari total lahan tersebut, sebanyak 300 hektare lebih yang digunakan untuk lahan karet, sisanya digunakan untuk pengembangan komoditas, kakao, cengkeh dan kelapa dengan memakai lahan seluas 519 hektar.
“Sisanya itu tidak digunakan, sampai bertahun-tahun. Dan pihak ICPL sendiri tidak memiliki target pengembangan,” terangnya.
Dalam pengelolaan tersebut, ada kesepakatan sharing profit untuk perkebunan karet. Perhitungannya yakni, 75 persen profit PT ICPL, dan 25 persen milik Perusda atau senilai Rp 1,2 miliar dan setiap tahun akan bertambah.
Namun, di tahun pertama panen pada tahun 2015 silam, harga jual karet meleset dari proyeksi yang direncanakan.
Saat itu, proyeksi harga karet dari ICPL mencapai Rp 10 ribu, namun ketika di jual, harganya di kisaran Rp 3.000.
“Jadi meleset jauh, harga itu saya nggak tahu satuannya apa. Jadi Perusda tidak dapat apa-apa,” kata Baskhara.
Dia menuding, selama perencanaan pengelolaan, pihak PT ICPL kurang terbuka dari sisi komunikasi.
