DENPASAR, Radar Bali – Digitalisasi pelayanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar menuai pujian. Tak main-main, apresiasi itu disampaikan langsung oleh anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam kunjungan kerja ke Pulau Dewata, Jumat (25/6). Politisi sekaligus dosen Universitas Mercu Buana, Jakarta itu bahkan menilai digitalisasi yang diterapkan BPN Kota Denpasar layak diadopsi seluruh kantor maupun lembaga dan kementerian lainnya. Sebab, fitur aplikasi tersebut sangat berguna. Mulai dari pendaftaran sampai pelaporan atau whistleblowing system.
Kehadiran Mardani Ali Sera di lokasi disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Rudy Rubijaya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan dan Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), M. Syafik Ananta Inuma. Sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, Mardani pun mengapresiasi layanan online BPN karena memudahkan pelayanan dan menjaga keamanan dokumen.
“Inovasi ini perlu untuk dikembangkan ke tempat lain. Buat saya ini program baik. Menjadi contoh yang perlu dikembangkan dan tidak berhenti di sini saja. Namun, penerapan backup teknologi juga harus betul-betul optimal sehingga Anda puas, kita juga puas,” ujarnya.
Legislator Fraksi PKS itu meminta BPN untuk memastikan tidak ada celah atau eksploitasi penyalahgunaan. “Kalau melihat penerapannya, seperti mendaftar terlebih dulu kemudian mendapatkan OTP lalu diverifikasi sesuai NIK agaknya aman untuk konsumen,” kata Mardani.
Hanya saja, imbuh Mardani, audit sistem mesti dilakukan per 6 bulan atau per 1 tahun agar tidak ketinggalan zaman. “Sebab, yang namanya teknologi sebaik apapun, hacker lebih pandai, sehingga IT-nya mesti terus di-upgrade agar tidak timbul celah,” pesannya.
DENPASAR, Radar Bali – Digitalisasi pelayanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar menuai pujian. Tak main-main, apresiasi itu disampaikan langsung oleh anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam kunjungan kerja ke Pulau Dewata, Jumat (25/6). Politisi sekaligus dosen Universitas Mercu Buana, Jakarta itu bahkan menilai digitalisasi yang diterapkan BPN Kota Denpasar layak diadopsi seluruh kantor maupun lembaga dan kementerian lainnya. Sebab, fitur aplikasi tersebut sangat berguna. Mulai dari pendaftaran sampai pelaporan atau whistleblowing system.
Kehadiran Mardani Ali Sera di lokasi disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Rudy Rubijaya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan dan Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), M. Syafik Ananta Inuma. Sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, Mardani pun mengapresiasi layanan online BPN karena memudahkan pelayanan dan menjaga keamanan dokumen.
“Inovasi ini perlu untuk dikembangkan ke tempat lain. Buat saya ini program baik. Menjadi contoh yang perlu dikembangkan dan tidak berhenti di sini saja. Namun, penerapan backup teknologi juga harus betul-betul optimal sehingga Anda puas, kita juga puas,” ujarnya.
Legislator Fraksi PKS itu meminta BPN untuk memastikan tidak ada celah atau eksploitasi penyalahgunaan. “Kalau melihat penerapannya, seperti mendaftar terlebih dulu kemudian mendapatkan OTP lalu diverifikasi sesuai NIK agaknya aman untuk konsumen,” kata Mardani.
Hanya saja, imbuh Mardani, audit sistem mesti dilakukan per 6 bulan atau per 1 tahun agar tidak ketinggalan zaman. “Sebab, yang namanya teknologi sebaik apapun, hacker lebih pandai, sehingga IT-nya mesti terus di-upgrade agar tidak timbul celah,” pesannya.
