SINGARAJA – Pemerintah berencana menghapus pasar tumpah yang selama ini beroperasi di Pasar Banyuasri.
Pasar tumpah nantinya hanya akan beroperasi secara terbatas bagi para pedagang yang menggunakan mobil. Komoditas yang boleh dijual di pasar tumpah pun akan dibatasi.
Upaya ini diharapkan menghapus kecemburuan sosial antara pedagang di pasar induk dengan pedagang di pasar tumpah.
Keputusan itu diambil setelah pemerintah melangsungkan rapat pengelolaan Pasar Banyuasri, Rabu (30/12) pagi. Rapat dilangsungkan di Rumah Jabatan Bupati Buleleng.
Rapat itu dihadiri oleh Perusahaan Daerah Pasar Argha Nayottama, Badan Pengawas Perumda Pasar, serta beberapa instansi terkait.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pemerintah sudah mengatur tata kelola limbah di areal pasar. Terutama bagi para pedagang basah. Baik itu daging, ikan, serta sayur mayur.
Sehingga seluruh pedagang diwajibkan masuk ke dalam pasar. Tak terkecuali dengan para pedagang pasar tumpah.
Apabila pedagang pasar tumpah tetap diizinkan beroperasi di luar pasar, ia khawatir akan memicu masalah limbah di areal pasar yang baru ditata.
“Pedagang daging, ikan, sayur mayur, sudah ada tempat di dalam. Tidak boleh lagi ada di luar pasar. Semua sudah kami buatkan ruangnya. Limbah sudah kami upayakan pengelolaannya dengan baik. Biar tidak kumuh lagi,” tegas Bupati Agus.
Agus menyatakan pasar tumpah hanya dibuka secara terbatas. Yakni bagi para pedagang yang menggunakan mobil. Komoditas yang bisa dijual pun terbatas.
Hanya berupa janur, kelapa, serta pengepul sayur mayur. Mereka akan dipusatkan berjualan di Jalan Samudra. Agar tak mengganggu fungsi terminal dan pasar induk.
“Kalau semua diizinkan di luar, yang di dalam nanti sepi nggak ada pembeli. Masalah lagi nanti. Makanya yang diizinkan di pasar tumpah terbatas, hanya pedagang bermobil. Ini akan kami matangkan lagi dalam dua minggu mendatang,” tegasnya.
Asal tahu saja Pasar Banyuasri dibangun dengan anggaran senilai Rp 159,5 miliar. Pasar dibangun dengan konsep semi modern.
Tata kelola air serta pengelolaan limbah dioptimalkan, agar pasar tidak kumuh lagi. Rencananya pedagang sudah bisa menempati pasar itu pada 28 Januari 2021 mendatang, setelah dilakukan upacara melaspas.
Nantinya pengelolaan pasar akan diserahkan pada Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng. Pemerintah mengklaim tidak akan menuntut profit dari Pasar Banyuasri selama dua tahun mendatang.
Rencananya pemerintah juga akan meminta fatwa hukum dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali, agar tak menyalahi regulasi.
