MANGUPURA – Kasus pemukulan dr Grace, dokter jaga di RS Kapal yang dilakukan oleh I Gusti Lanang Umbara, Ketua Forum Perbekel se Badung menarik banyak perhatian.
Bahkan, muncul gerakan petisi Kecam Ketua Forum Perbekel se-Badung pemukul dokter di Bali. Petisi yang dibuat Hadi T pada halaman www.change.org tersebut telah tenda tangani puluhan ribu orang.
Dikutip dari halaman petisi yang tertuang dalam website halaman https://www.change.org/p/kecam-ketua-forum-perbekel-se-badung-pemukul-dokter-di-bali?recruiter=859783084&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_medium=whatsapp.
Dijelaskan di laman tersebut, setelah kejadian pemukulan dokter oleh Ketua DPRD di RSUD Lebong, dan kekerasan kepada dokter wanita di RSUD Sampang Madura,
kembali lagi terjadi tindakan kekerasan berupa PENAMPARAN terhadap dokter yang sedang bertugas di RS Badung di Bali oleh IGLU yang menjabat sebagai Ketua Forum Perbekel se-Badung.
Kejadian ini berlangsung saat dokter meminta pasien untuk mengurus administrasi dan mengambil obat di apotik setempat.
Bapak tersebut memukul kepala dan menampar dokter yang sedang bertugas dan sempat dilerai oleh perawat di rumah sakit tersebut.
Dokter tersebut, dr. Grace J sedang bertugas di rumah sakit tersebut pada tanggal 25 Februari 2018.
Petisi tersebut meminta Forum Perbekel se-Badung untuk mencopot IGLU dari jabatan sebagai ketua dan menggantinya dengan orang lain.
Lalu, meminta pengurus IDI Cabang Badung dan IDI Wilayah Bali untuk membantu proses pidana dari pelaku kepada kepolisian
dan memediasi masalah tersebut hingga ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
Selain itu, meminta untuk mencopot jabatan sebagai perbekel karena sangat tidak baik seorang pejabat desa melakukan tindakan tak terpuji itu.
Meminta kepada Direktur Utama RSUD Badung untuk menonaktifkan seluruh dokter internship di RS tersebut hingga kasus ini telah selesai diusut.
Terakhir, meminta gubernur dan DPRD Bali untuk memediasi masalah pemukulan ini karena mengganggu proses pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
