TIM hukum tim kampanye nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Senin malam (1/7) lalu menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bogor.
Tim dengan koordinator Prof Yusril Ihza Mahendra itu, datang untuk menyampaikan sejumlah poin pascaputusan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Lalu apa saja poin yang disampaikan tim hokum dihadapan Jokowi?
Wakil Ketua Tim Penasehat Hukum Capres-Cawapres Nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudirta SH yang dikonfirmasi, Kamis (4/7) di Denpasar secara umum mengatakan jika ada tiga poin yang disampaikan TKN kepada Presiden Jokowi.
“Secara umum ada tiga yang tim sampaikan kepada Presiden,”terang Sudirta
Hanya saja, dari tiga poin yang disampaikan langsung kepada Jokowi di Bogor, pengacara senior asal Bali ini menyatakan ada satu poin yang mendapat respon dari presiden.
Dikatakan Sudirta, poin penting yang direspon langsung itu, yakni soal usulan sosialiasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbukti bebas dari kecurangan.
“Jadi tiga poin yang kebetulan saya sampaikan langsung di hadapan Pak Jokowi dan tim itu, satu soal paparan nostalgia saya bahwa ketika itu saya sempat menghadirkan 600 rohaniawan di Hongkong Garden Denpasar pada Pilpres 2014 lalu, kedua soal masalah politik dan saya tidak mau masuk ranah itu, dan ketiga adalah tentang niat saya untuk mensosialisasi putusan MK itu kepada masyarakat. Dan poin inilah yang mendapat respon beliau,”jelas Sudirta yang juga mantan pengacara Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini.
Lebih lanjut, kata Sudirta, dengan adanya respon Jokowi terkait sosialiasi putusan MK itu, ia berharap munculnya sejumlah tuduhan kecurangan yang ditujukan terhadap figure Jokowi yang dikenal rakyat sebagai figure pemimpin jujur, apa adanya, merakyat, tegas, sederhana itu bisa terklarifikasi.
“Apalagi ada 40 negara di dunia telah menyampaikan selamat kepada Pak Jokowi sebagai Presiden,”tegasnya.
Lalu siapakah nantinya tim yang ditunjuk Jokowi sebagai tim sosialiasi? Ditanya demikian, Sudirta menyatakan bahwa dari tafsiran paparan yang disampaikan Presiden, Jokowi menginginkan tim hokum TKN Jokowi-Ma’ruf.
“Kami diserahi hasil putusan MK setebal 1900 halaman lebih itu. Hanya nanti bagaimana teknisnya (bentuk sosiasilasi), apakah tim hokum TKN ini saja atau ditambah tim lain seperti tim ahli khusus. Agar saya tidak salah menyampaikan, itu kewenangan (beliau). Namun harapan kami khusus untuk tim tidak ada pengurangan karena ini terkait penguasaan isi putusan,”paparnya
Apakah dengan begitu berarti ada signal bahwa tim hokum ini tidak dibubarkan dan berlanjut dengan PR baru? Ditanya begitu Sudirta menjawab diplomatis. “Kami tafsirkan sementara begitu. Intinya ada tugas baru, dan pada saat pertemuan, beliau tidak menyampaikan langsung soal itu (pembubaran tim),”tegasnya .
Hanya saja sebagai penekan terakhir, dengan usulan sosialisasi putusan yang disampaikan langsung itu, ada poin bagi Bali. “Sosialiasi itu kecuali Bali karena Presdien sangat percaya terhadap Bali,” tukas Sudirta
