DENPASAR – Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dikritisi politisi Senayan lantaran di masa krisis seperti ini malah membangun mega proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan beberapa pandangan agar proyek yang menghabiskan dana besar itu sebaiknya direvisi atau ditinjau ulang.
Sesuai rencana, proyek PKB bakal dibangun di eks galian C Gunaksa Kabupaten Klungkung. Biaya pembangunan disokong dengan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 2,5 triliun.
Namun, pandangan itu balik dikritisi anggota DPRD Bali. Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana menilai PKB hanya salah satu program yang pembiayaannya
di dapat atas kekhususan situasi ekonomi melalui pendanaan PT SMI dengan pinjaman tanpa bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
PT SMI sendiri pendanaannya berasal dari APBN dan dipertanggung jawabkan penggunaannya termasuk ke DPR RI.
Menurutnya, PKB adalah wajah konsep berbudaya yang berhulu pada Sat Kertih Loka Bali. Proyek ini direncanakan tidak memberatkan
anggaran pemerintah dalam operasionalnya dan bahkan memberikan tambahan kekayaan pemerintah berupa kepemilikan lahan dan pertambahan nilai aset saat beroperasi.
“Kekhawatiran pemerintah terbebani biaya pemeliharaan apabila berpola pikir lama mungkin iya. Ada pola-pola baru yang nantinya menjadikan kawasan tersebut secara ekonomis
yang akan dapat menutupi biaya pemeliharaan dan memberikan pendapatan langsung dari pendapatan lain lain yang sah dari kawasan jadi PKB,” terangnya
Pusat Kebudayaan Bali adalah program kegiatan yang telah disepakati seluruh fraksi di DPRD Bali melalui tata administrasi kepemerintahan yang benar.
Adapun program kegiatan pembangunan PKB ini adalah hanya salah satu dari sekian banyak program infrastruktur di seluruh Bali yang baginya hasil kerja keras pemerintah provinsi untuk menghadirkan likuiditas dalam situasi resesi ekonomi di Bali.
Hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Bali terdapat proyek-proyek nasional maupun provinsi besar yang sudah berjalan dan akan berjalan,
tidak lepas dari perencanaan pembangunan Bali yang berimbang, merata dan berkeadilan, baik secara ekonomi, keagamaan, perhubungan, pengairan dan seterusnya.
“Namun jangan dilupakan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi yang variatif, dan perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi tersebut agar tidak sia sia,” ujar politikus PDIP ini.
Ia menambahkan, program pembangunan PKB ini adalah wajah konsep berbudaya yang berhulu pada Sat Kertih budaya Bali, dimana ada wana (hutan), danu (air) hingga segara/samudra (laut)
yang harus dilestarikan sehingga keseimbangan alam yang diharapkan dalam Sat Kertih tidak pernah pudar seiring perjalanan waktu kedepan, dan bukan sekedar monumen infrastruktur tapi juga makna pelestarian keseimbangan alam.
